MINEWS, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen secara tahunan. Atau lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 yang sebesar 5,07 persen secara tahunan. Sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,3 persen di akhir tahun 2019.
Menanggapi data itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi akan sedikit di bawah ekspektasi.
“Dari target APBN pemerintah yang sebesar 5,3 persen, tapi pertumbuhan ekonomi nasional cuma akan mencapai 5,0 persen di akhir 2019,†ujar dia Kedai Tempo Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
Selanjutnya untuk tahun 2020, kata Faisal akan lebih berat dari 2019, karena sudah ada perkiraan bahwa dua belas bulan ke depan di AS bakal ada resesi atau perlambatan ekonomi. Kata dia, saat ini ekonomi AS masih tumbuh 2,0 persen dan di 2020 kemungkinan bakal minus.
“Dan karena ekonominya AS besar, maka akan buat negara-negara lain akan ikut terdampak. Tapi untuk Indonesia, cuma akan turun sedikit atau berada di bawah harapan yang ditargetkan. Kira-kira 5,1 persen,†kata Faisal.
Selanjutnya dari dalam negeri, Faisal menyoroti potensi sektor penghasil barang dalam negeri yang cuma tinggal 40 persen. Ini berarti penghasil biasa lebih banyak yaitu 60 persen.
“Nah, yang bisa ekspor kan barang atau produk-produk dari aneka industri, pertambangan dan pertanian. Ini karena kinerja menteri sektor penghasil barang itu seperti menteri Pertanian, Pertambangan dan industri manufaktur masih kacau. Ditambah lagi kinerja menteri perdagangan yang malah ikut-ikutan bikin tol khusus untuk mudahkan impor. Lalu ada Menteri Perindustrian atau apa namanya Luhut Panjaitan yang ngurus mobil listrik atau apa saja,†ujarnya.
Ia mengharapkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini perlu membentuk kabinet yang kuat dan koheren.
“Tak perlu asal comot aja. Biar gak ada Menko segala urusan dan Menko yang tak punya gigi. Harus ada kriteria. Atau bila perlu ajukan nama. Kalo gak ada, ya cari yang lain, yang punya kredibilitas dan rekam jejak yang bagus,” kata Faisal.
Pun ia berkelakar menganjurkan agar Jaksa Agung diambil dari pihak independen hingga partai non koalisi pemerintah, salah satunya ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.
“Jaksa Agung tak harus dari Nasdem. Bisa ambil yang lebih netral. Bila perlu ambil Prabowo untuk bisa takut-takutin si brewok (Surya Paloh),” ujar dia.