MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Para pemimpin Uni Eropa mempertimbangkan untuk memperluas sanki terhadap Turki terkait eksplorasi candangan gas di perairan Mediterania yang diklaim sebagai bagian dari Yunani dan Siprus.
Para Menteri Luar Negeri UE sepakat bahwa perilaku Turki belum juga membaik. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Yunani, Nikos Dendias mengatakan operasi militer Turki di tanah asing dan sikap menduduki tanah negara tetangga, dapat mengancam stabilitas Eropa, Arab, dan Kaukasus, juga memicu peperangan.
“Taruhannya sangat jelas, yakni kredibilitas Uni Eropa,” kata Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, melansir Al Jazeera, Jumat, 11 Desember 2020.
Mitsotakis juga memberi peringatan kepada Ankara, akan ada konsekuensi jika Turki melanjutkan perilaku nakal. “Jadi sekarang, akan terlihat apakah, sebagai Eropa, kami benar-benar kredibel dalam apa yang kami sendiri telah sepakati,” sambung Mitsotakis.
Anggota Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara memiliki cara yang berbeda dalam menangani sikap Turki. Prancis dan Siprus misalnya, kedua negara mendorong UE untuk memberikan sanksi keras, seperti ekonomi.
Akan tetapi sejumlah negara anggota lain khawatir, sanksi tersebut akan semakin merusak sektor ekonomi dan membuat kawasan tersebut tidak stabil. Para diplomat UE juga mengkhawatirkan kredibilitas, nilai, dan kepentingan blok itu dipertaruhkan.
“Prancis akan mempertahankan posisi yang jelas. Kita harus koheren dengan keputusan dan tuntutan kita kepada Turki mulai Oktober lalu, menarik konsekuensinya dan kita harus mempertahankan kedaulatan dan stabilitas negara-negara UE, khususnya di Mediterania timur tetapi juga seluruh kawasan,” tegas Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
