MATA INDONESIA, JAKARTA – Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah.
Indonesia saat ini sudah berada di jalur pemulihan ekonomi. Walaupun sempat mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,1 persen pada 2020, namun saat ini Indonesia telah berhasil membukukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 15.434.2 triliun atau 1,059.6 miliar Dolar AS.
Dari jumlah PDB tersebut, kebutuhan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama, yang dipengaruhi oleh sektor perdagangan elektronik (e-commerce), yang berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp266,3 triliun atau sekitar 18 miliar Dolar AS.
Survey tahunan yang digelar oleh PricewaterhouseCoppers (PWC) di 2020 mengenai preferensi pelanggan menemukan kenaikan yang signifikan pada transaksi daring (online) yang dilakukan melalui gawai (smartphone) sebesar 45 persen dan melalui laptop/computer sebesar 41 persen.
Hanya saja, salah satu permasalahan yang timbul di tengah melejitnya era e-commerce saat ini adalah besaran ongkos pengiriman. Para pelanggan kerap mengeluhkan besarnya biaya pengiriman saat melakukan transaksi daring tersebut.
Menurut survey yang dilakukan Bank Dunia pada 2018 mengenai performa logistik, yang menempatkan Indonesia di urutan ke 46, dari 160 negara, dengan skor 3.15, dengan 5 sebagai skor tertinggi. Biaya logistik tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mendekati 24 persen dari PDB.
“Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya sebesar Rp 60 juta per kontainer. Sementara, ongkos kirim dari Surabaya ke Cina hanya Rp 30 juta per kontainer. Ini butuh perhatian khusus,” kata Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Yohannes Yudi Prabangkara, Rabu 1 Desember 2021.
“Dari sisi penguatan infrastruktur, pemerintah akan terus berusaha melengkapi berbagai kebutuhan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung ekosistem logistik nasional,” ujarnya.
Pemerinta hingga saat ini telah berhasil membangun, sebagian masih dalam taraf pembangunan, 54 ruas jalan tol, 13 pelabuhan, 8 bandara dan 15 jalur rel kereta, 37 jembatan udara di Papua.
Dalam proyek ambisius tol laut, 32 trayek telah beroperasi dan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri dari 9 pelabuhan pangkal, 97 pelabuhan singgah.
 bagi pemerintah.){kind=link}