PPKM Mikro Darurat Langkah Masuk Akal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat dinilai langkah masuk akal untuk melandaikan kurva pandemi agar layanan medis tidak kewalahan.

Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban seperti pesan yang dilihat Mata Indonesia News, Rabu 30 Juni 2021.

“Semoga kebijakan ini efektif dan konsisten di pengawasannya. Apalagi kita sedang berpacu antara kecepatan vaksinasi dan penularan Delta. Bismillah bisa,” ujar dokter onkologi tersebut.

Menurutnya dalam kondisi saat ini langkah kedaruratan harus segera dilakukan, tak perlu berpikir apakah sudah terlambat atau belum.

Hal yang penting adalah jangan sampai kebijakan tersebut setengah-setengah sehingga kita akan mengalami kondisi yang sama berbulan-bulan tanpa perbaikan sama sekali.

Selain itu jangan lagi terlalu berwacana karena langkah konkret harus segera dilakukan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini