MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam mengatakan,keputusan pemerintah menerapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli di Pulau Jawa dan Pulau Bali, untuk menekan angka penularan Covid-19, tidak berdampa pada bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengusaha mendukung kebijakan tersebut dalam rangka untuk menekan penularan Covid-19. “Saya rasa ini kan policy sementara tiga minggu tidak sampai PHK,” ujar Bob.
Dia meminta pemerintah untuk tetap memperbolehkan sektor esensial beroperasi, misalnya sektor logistic, hal ini agar ekonomi tetap berjalan.
Kemudian, perlu adanya pengawasan yang ketat terkait mobilitas masyarakat selama PPKM darurat. Hal ini untuk menekan angka penularan Covid-19.
“Orang silahkan dilimitasi mobilitasnya, tapi logistik harus di-support supaya lancar dan tidak terganggu,” katanya.
Sementara itu, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, PPKM darurat bisa berdampak PHK besar-besar seperti kasus Giant. Terutama terhadap perusahaan retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
KSPI meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan Menteri Perindustrian untuk memastikan bahwa pemberlakuan PPKM darurat tidak menyebabkan buruh dirumahkan kemudian dipotong gaji. “Dan terlebih lagi jangan sampai ada ledakan PHK,” ujar Said.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Terlebih saat pelaksanaan PPKM darurat.
Anwar mendorong perusahaan dan pekerja untuk tetap menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.
