PPKM Darurat Mampu Kendalikan Covid19, Mengakhirinya Dilakukan Bertahap

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak daerah penanganan Covid19 -nya menjadi lebih baik karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, tetapi Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan tidak mengumumkannya ke publik dan mengakhirinya secara bertahap.

“Kalau semua berjalan baik, nanti akan banyak (daerah) di Jawa-Bali yang levelnya turun dari empat ke level dua. Tapi kita Ndak mungkin langsung mengumumkan. Kenapa? Nanti takutnya euforia, naik lagi,” ujar Luhut dalam sebuah wawancara televisi, Selasa 20 Juli 2021 malam.

Luhut menegaskan PPKM Darurat menggunakan pengukuran tingkat penularan mulai dari level 4 yang terparah hingga level 1 sebagai daerah dengan tingkat penularan rendah.

Menurut pendiri Satgultor Kopassus tersebut, sejak diberlakukannya PPKM Darurat banyak daerah yang semula berstatus level 4 turun bukan hanya di level 3, tetapi ada yang sampai tingkat penularannya rendah di level 2.

Dia menyebutkan hal itu terjadi di satu daerah di Jawa Tengah. Namun, tidak diumumkan ke publik, tetapi gubernur dan kepala daerah yang bersangkutan, menurut Luhut, “sudah dibisiki.”

Tujuannya agar daerah itu dibuka secara perlahan dengan syarat disiplin protokol kesehatan harus sangat ketat.

Sektor yang harus dibuka pertama kali adalah sektor informal agar mereka bisa menggerakkan bisnisnya dengan protokol kesehatan super ketat.

Alasan Luhut membuka sejumlah daerah secara perlahan karena penularan varian Delta tujuh kali lebih cepat dari varian yang ada sebelumnya.

Konsep seperti itu juga akan dilakukan pada 26 Juli 2021, setelah evaluasi PPKM Darurat selama lima hari sejak 20 Juli 2021.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini