MATA INDONESIA, JAKARTA-Belanja produk barang dan jasa dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperkirakan menembus angka Rp88,23 triliun pada 2022.
Produk yang akan dibelanjakan merupakan barang dan jasa dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, sebesar 84,9 persen total anggaran Kementerian PUPR akan dibelanjakan produk barang dan jasa dari pelaku UMKM.
Dengan nilai pagu anggaran yang diajukan bagi produk jasa dan barang tersebut bisa mencapai dikisaran angka Rp94,74 triliun.
“Pagu anggaran yang akan diajukan bisa mencapai Rp94,74 triliun dengan potensi realisasi mencapai total nilai Rp88,23 triliun,” katanya.
Menurut Yudha, per 24 April 2022, perkembangan dari realisasi komitmen belanja produk barang dan jasa dalam negeri sudah mencapai Rp59,5 triliun. Dengan pagu kontraktual yang diajukan sudah mencapai angka di kisaran Rp72,5 triliun.
Nilai itu, akan diberikan dalam bentuk 4620 paket kontrak yang dapat dilihat melalui aplikasi e-monitoring PUPR dalam beberapa waktu ke depan. Kontrak-kontrak besar tersebut, akan diprioritaskan kepada pelaku UMKM lokal.
“Sesuai arahan paket besar itu akan mengutamakan pemanfaatan dari suplier yang berasal dari UMKM atau UMK,” kata Mediawan.
Kemudian, yang berkaitan dengan anggaran swakelola yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sudah dialokasikan mencapai Rp 28,1 triliun juga tengah dipersiapkan oleh PUPR. Yang tentunya, akan menyasar para pelaku UMKM.
Pada saat ini, realisasi anggaran dari swakelola tersebut sudah mencapai angka Rp3 triliun. Dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan dapat memenuhi tercapainya target alokasi anggaran di atas.
“Kami juga ada alokasi anggaran yang dilakukan secara swakelola yang menyasar kepada pelaku UMKM,” katanya.
Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM tersebut, merupakan komitmen PUPR dalam mendukung pelaku usaha tersebut. Sehingga, para pelaku itu kehidupannya menjadi lebih sejahtera di masa mendatang.
