Politisi Partai Republik: Biden Harus Mengundurkan Diri Atau Dimakzulkan!

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengaku bertanggung jawab atas kematian 13 tentara AS di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan.

Di tengah upaya menarik pasukan sebelum tenggat waktu 31 Agustus 2021 dan membantu mengevakuasi warga Arghanistan yang putus asa untuk melarikan diri dari pemerintahan Taliban, serangan bom terjadi di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kota Kabul, Kamis (26/8).

Dua pelaku bom bunuh diri dan pria bersenjata menyerang kerumunan warga Afghanistan di luar Bandara Kabul. ISIS-K yang berafiliasi dengan ISIS atau The Islamic State of Iraq and the Levant mengaku bertanggung jawab atas ledakan di Bandara Kabul.

“Saya memikul tanggung jawab secara mendasar atas semua yang terjadi akhir-akhir ini,” kata Biden seraya menahan air mata dan suaranya yang pecah karena menahan emosi, menambahkan bahwa ini adalah hari yang berat untuknya dan untuk Amerika.

Beberapa politisi Republik mengatakan Biden harus mengundurkan diri atau dimakzulkan. Seorang senator dari Missouri mengatakan bahwa Biden tidak memiliki kapasitas untuk memimpin sebuah negara sebesar Amerika Serikat.

“Joe Biden bertanggung jawab. Sekarang jelas tanpa keraguan bahwa dia tidak memiliki kapasitas maupun keinginan untuk memimpin. Dia harus mengundurkan diri,” kata Senator Josh Hawley, melansir News.com.au. Jumat, 27 Agustus 2021.

Perwakilan Partai Republik di DPR, Elise Stefanik menegaskan bahwa tangan Biden penuh “darah”. Senada dengan Hawley, Elise juga menyangsikan kapabilitas mantan Wakil Presiden AS era Barack Obama itu.

“Uang berhenti dengan Presiden Amerika Serikat. Keamanan nasional dan bencana kemanusiaan yang mengerikan ini semata-mata merupakan hasil dari kepemimpinan Joe Biden yang lemah dan tidak kompeten. Dia tidak layak menjadi Panglima,” tegas Elise.

Namun, anggota Kongres Illinois, Adam Kinzinger yang juga merupakan mantan perwira militer AS, mengatakan baik Partai Republik dan Demokrat, sama-sama bertanggung jawab atas situasi saat ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Demi Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagai pelayan publik, ASN memiliki...
- Advertisement -

Baca berita yang ini