PLN Menjawab Tuntutan Kebutuhan Energi Terbarukan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Konsolidasi perusahaan pelat merah atau BUMN terus berlanjut di masa Erick Tohir, komandan Kementerian BUMN. Pada Rabu 21 September 2022 , kementerian itu kembali membentuk holding dan subholding PLN yang berjumlah empat subholding.

Pembentukan holding dan subholding di sektor kelistrikan tentu bisa di pahami. Tuntutan kebutuhan terhadap efisiensi dan gerak usaha yang lebih luwes, serta tuntutan perubahan kebutuhan energi ke depan menjadi tantangan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk berubah.

Dalam konteks holdingisasi di perusahaan listrik pelat merah hanyalah sebuah istilah. Merujuk pada penggabungan pelbagai perusahaan di bawah satu perusahaan induk. Nah, itu yang terjadi di PLN, ada satu perusahaan holding dan empat perusahaan subholding.

Berkaitan pembentukan holding dan subholding PLN, Menteri BUMN Erick Tohir menjamin hal itu bukan untuk meliberalisasi kelistrikan nasional. Melainkan, kata dia, lebih kepada mengefisienkan perubahan dari kebutuhan energi ke depan. Dari yang semula menggunakan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).

“Mau gak mau akan berubah menjadi EBT. Mereka harus benar-benar berkonsolidasi dan fokus. Jangan sampai nanti capex atau investasi dari PLN, mereka hanya terpaku atau konsisten di energi,” ujar Erick Thohir.

Ia berharap, perusahaan setrum negara itu segera bertransformasi. Menurut Dirut PLN Darmawan Prasodjo, sesuai dengan arahan Menteri BUMN, ia mendapat permintaan untuk melakukan inovasi dan transformasi di tubuh PLN. Adapun transformasi 4.0 adalah perubahan struktur organisasi dalam bentuk holdingsubholding.

Dalam konteks pembentukan holding dan subholding, Darmawan menjelaskan, PLN pusat akan bertindak sebagai holding diikuti oleh anak-anak usahanya yang menjadi subholding. Adapun subholding PLN adalah subholding pembangkitan—PT Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power. Subholding energi primer masing-masing PT PLN Energi Primer, Coal Mining Company, Gas Midstream Company, Logistic Coal Company.

Berikutnya subholding yang bergerak di energi baru dan terbarukan (Renewable Energy/RNE), dan subholding Beyond Kilowatt Power yang bergerak dan entitas usaha di layanan internet, PLN market place, EV charging dan baterai swab, superaplikasi PLN/PLN Mobile.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

TNI-Polri Solid Redam Aksi Anarkis Demi Stabilitas Nasional

Oleh: Dewi Handayani* Gelombang aksi unjuk rasa yang dalam beberapa hari terakhir menjalar di sejumlahdaerah telah menimbulkan keprihatinan mendalam. Aksi yang sejatinya merupakanwujud penyampaian aspirasi secara demokratis, berubah menjadi gelombangkerusuhan dengan pembakaran, perusakan fasilitas publik, hingga penyeranganterhadap markas aparat. Situasi ini jelas tidak lagi bisa dikategorikan sebagaidemonstrasi, melainkan telah menjelma menjadi tindak pidana berat yang mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks inilah, kehadiran negara melalui TNI dan Polri menjadi sangat krusial. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak cepat, terukur, dan tanpakompromi menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakananarkis. Presiden menegaskan, aspirasi masyarakat tetap dihormati, tetapikebebasan berpendapat tidak boleh mengorbankan rasa aman rakyat dan ketertibanumum. Negara wajib melindungi warganya dari kekacauan yang diciptakan olehsegelintir pihak yang mencoba menunggangi situasi. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dengan gamblang bahwaarahan Presiden adalah mutlak. Aparat diminta menjalankan langkah penegakanhukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Namun demikian, tidakada ruang toleransi bagi siapa pun yang merusak stabilitas negara. Penegasan inipenting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mulai resah dan takutakibat merebaknya kerusuhan. Aparat keamanan harus hadir untuk menenangkanwarga sekaligus memulihkan stabilitas. Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang sengajamengarahkan massa pada tindakan anarkis demi menciptakan kekacauan. PesanPanglima ini perlu diresapi bersama, sebab kerusuhan tidak pernah memberimanfaat, melainkan hanya meninggalkan luka sosial dan kerugian ekonomi. Jalanmusyawarah dan hukum adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, bukandengan kekerasan. Soliditas TNI-Polri dalam meredam aksi anarkis menunjukkan bahwa aparatkeamanan berdiri tegak menjaga kedaulatan bangsa dan keselamatan rakyat. Sinergikedua institusi ini tidak hanya memastikan keamanan jangka pendek, tetapi jugamemperkuat fondasi ketertiban nasional dalam jangka panjang. Negara harus tetapberdiri kokoh, karena kerusuhan yang berlarut-larut hanya akan membuka ruangbagi disintegrasi bangsa. Sikap Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kepemimpinan tidak boleh ragudalam menghadapi ancaman serius. Negara hadir bukan hanya dengan kekuatanhukum, tetapi juga dengan merangkul seluruh elemen bangsa. Pertemuan Presidendengan ormas Islam, pimpinan lembaga negara, dan partai politik di Hambalangmerupakan bukti nyata keterbukaan pemerintah. Aspirasi masyarakat tetapdiposisikan sebagai masukan berharga, namun dalam koridor damai dan beradab. Tokoh politik juga memberi dukungan atas langkah Presiden. Ketua Umum PartaiGolkar, Bahlil Lahadalia, menilai sikap tegas Presiden adalah jalan yang benar. Menurutnya, keberanian Presiden menunjukkan keberpihakan pada kebenaran dankomitmen menjaga Indonesia sebagai rumah besar bagi semua. Pernyataan iniditegaskan kembali oleh Idrus Marham, yang menilai langkah Presiden tidak hanyategas tetapi juga adil, karena menempatkan rakyat dan hukum sebagai pijakanutama. Bahkan, instruksi Presiden agar aparat yang bersalah turut diproses menjadibukti bahwa tidak ada yang kebal hukum, baik rakyat maupun aparat. Dukungan juga datang dari tokoh ormas Islam. Ketua Umum PBNU Yahya CholilStaquf melihat keterbukaan pemerintah sebagai wujud komunikasi sehat antaranegara dan masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah HaedarNashir menegaskan bahwa dialog adalah kunci stabilitas nasional. Kedua pandangantokoh ini memperkuat keyakinan bahwa negara tidak hanya hadir denganpendekatan kekuasaan, melainkan juga dengan ruang musyawarah yang inklusif. Langkah cepat pemerintah melalui TNI-Polri sejatinya bukan semata tindakan reaktif, melainkan strategi preventif demi mencegah meluasnya konflik. Jika dibiarkan, kerusuhan bisa menjalar menjadi krisis sosial yang sulit dikendalikan. Sejarah telahmenunjukkan, di mana ada kekosongan kendali negara, di situ pula muncul peluangbagi pihak-pihak yang ingin mengguncang bangsa. Oleh karena itu, tindakan tegasyang dilakukan sekarang adalah investasi bagi keamanan dan persatuan nasional di masa depan. Masyarakat tentu berharap agar situasi segera pulih dan aktivitas dapat berjalannormal. Stabilitas keamanan bukan hanya soal ketenangan politik, tetapi juga syaratutama bagi berjalannya roda ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Tanpastabilitas, semua sektor kehidupan masyarakat akan terganggu. Karena itu, langkahpemerintah patut diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen menjaga kepentinganrakyat di atas segalanya. Pada akhirnya, opini publik perlu diarahkan bahwa demokrasi tidak identik dengananarkisme. Penyampaian aspirasi tetap dijamin, tetapi harus ditempatkan dalambingkai konstitusi. Aparat keamanan pun tidak boleh dipandang sebagai musuhrakyat, melainkan pelindung yang bertugas menjaga ketertiban. TNI dan Polri adalahgarda terdepan negara dalam memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh, tidakterpecah, dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan. Instruksi Presiden Prabowo menjadi momentum untuk mempertegas bahwa negarakuat hanya bisa berdiri di atas fondasi ketertiban. Ketegasan yang ditunjukkanpemerintah, didukung soliditas TNI-Polri, serta diperkuat oleh partisipasi masyarakatdalam menjaga kedamaian, adalah jalan terbaik untuk memastikan Indonesia tetapaman, tenteram, dan berdaulat. Aksi anarkis tidak boleh dibiarkan merampas masa depan bangsa. Keamanan nasional adalah tanggung jawab bersama, dan saat ininegara telah menunjukkan komitmennya: tidak ada kompromi bagi perusuh, demi Indonesia yang damai dan stabil. *Penulis Merupakan Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini