MATA INDONESIA, JAKARTA-Pos Lintas Batas Negara (PLBN) saat ini dianggap sangat strategis sebagai pendukung perekonomian maritim Indonesia. Salah satunya keberadaan PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
“Saya rasa PLBN akan sangat strategis ke depan,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto
Dia menilai bagaimanapun Indonesia sangat berkepentingan dengan Natuna dalam konteks sebagai wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dalam konteks secara ekonomi ketika suatu kawasan dibangun tentunya jika perekonomian di PLBN ini berkembang dibutuhkan infrastruktur penting seperti Kantor Kesyahbandaran.
“Kantor tersebut akan mengurus banyak hal bukan hanya mengawasi transportasi laut namun juga mendorong perekonomian transportasi laut dan nelayan sekitar PLBN Serasan,” katanya.
Kendati demikian, lanjut Eko, terdapat tantangan di mana lokasi pembangunan PLBN Serasan Natuna tersebut tepat berada di titik tengah pertemuan negara-negara ASEAN seperti Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Singapura.
Dirinya mengungkapkan bahwa banyak negara-negara lain menjalankan strategi serupa dalam mengembangkan wilayah perbatasannya.
Pembangunan PLBN selain bertujuan untuk mengukuhkan legitimasi atas kedaulatan wilayah, juga sekaligus untuk menunjukkan kontribusi negara bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, seperti Natuna.
“Menurut saya pembangunan PLBN Serasan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, ini merupakan langkah sangat strategis dari pemerintah yang dilakukan secara bertahap,” katanya.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan PLBN Serasan Natuna rampung pada awal 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pembangunan kawasan perbatasan PLBN Terpadu Serasan tidak hanya bangunan pos lintas batas saja, namun juga Kantor Syahbandar untuk mendukung pengawasan transportasi laut.