PKL Malioboro Meninggal karena Corona, Ini Langkah Pemkot Yogya Agar Tak Terjadi Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi kasus covid-19 agar tidak meluas di Maliboro dan mempengaruhi pergerakan wisata disana.

Hal ini dilakukan usai seorang pedagang kaki lima atau PKL di kawasan wisata utama Yogyakarta tersebut meninggal dunia pada Jumat, 4 September 2020 karena positif Covid-19. Berikut langkah yang dilakukan Pemkot:

  1. Menutup terbatas ruas PKL Malioboro

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan setelah munculnya kasus Covid-19 yang membuat seorang PKL meninggal, sejak Sabtu 5 September 2020, pihaknya telah menutup dua ruas PKL di zona 3 atau yang ditempati pedagang itu.

Di ruas yang ditutup itu ada sedikitnya delapan PKL yang diliburkan sementara untuk tracing.

“Jadi belum ada rencana untuk menutup ruas (PKL) Malioboro seluruhnya, karena masih menunggu hasil tracing. Semua kebijakan diambil setelah hasil tracing dan data-data lainnya didapatkan,” ujarnya.

  1. Menginstruksikan Paguyuban PKL Malioboro menyeleksi pedagang yang rentan terpapar

Heroe Poerwadi menyatakan atas kejadian munculnya kasus Covid-19 di Malioboro itu, pihaknya telah mengumpulkan dan berkoordinasi dengan para ketua paguyuban PKL Malioboro.

“Melalui ketua-ketua paguyuban PKL Malioboro yang membawahi lebih dari 2.000 pedagang, kami telah meminta agar para PKL yang usianya lanjut, punya penyakit bawaan dan tidak sehat tidak berjualan dulu,” kata Heroe.

Heroe mengatakan sebelum munculnya kasus Covid-19 di Malioboro ini, Pemkot Yogyakarta sebenarnya sudah mewanti-wanti seluruh komunitas PKL, agar protokol Covid-19 ditegakkan lebih serius.

  1. Tracing seluruh kontak erat PKL yang terpapar

Wakil Wali Kota Yogya Heroe Poerwadi memastikan tracing ketat kepada PKL Malioboro yang meninggal dunia karena Covid-19, tidak hanya berhenti pada keluarga intinya. Namun juga pedagang sekitarnya.

“Keluarga inti yang menjadi kontak erat PKL terpapar Covid itu ada tujuh orang, namun saat ini kami juga melakukan tracing kepada pedagang yang bersebelahannya sebanyak 12 orang,” ujar Heroe.

Para PKL yang ditelusuri kondisi kesehatannya itu, kini juga diliburkan dan melakukan isolasi mandiri.

  1. Memperketat protokol Covid-19 di Malioboro khususnya lewat pembatasan zona

Pemkot Yogyakarta mengatakan akan lebih menggencarkan pengetatan dan pembatasan jumlah kunjungan pada zona-zona yang membagi kawasan Malioboro dari ujung utara sampai selatan.

Terlebih kunjungan wisatawan kian meningkat, walaupun status tanggap darurat Covid-19 diperpanjang hingga akhir September 2020, “Pembatasan jumlah kunjungan pada setiap zona di Malioboro maksimal hanya 500 pengunjung, kami akan evaluasi lagi,” ujarnya.

Heroe tak menampik bila pembatasan zona itu bisa berubah atau dikurangi lebih sedikit bila kondisi di lapangan dinilai rentan, “Kami akan tunggu dulu hasil tracing pada PKL yang terpapar untuk menentukan jumlah kunjungan per zona itu perlu dikurangi atau tidak,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini