PKL Malioboro Meninggal karena Corona, Ini Langkah Pemkot Yogya Agar Tak Terjadi Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi kasus covid-19 agar tidak meluas di Maliboro dan mempengaruhi pergerakan wisata disana.

Hal ini dilakukan usai seorang pedagang kaki lima atau PKL di kawasan wisata utama Yogyakarta tersebut meninggal dunia pada Jumat, 4 September 2020 karena positif Covid-19. Berikut langkah yang dilakukan Pemkot:

  1. Menutup terbatas ruas PKL Malioboro

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan setelah munculnya kasus Covid-19 yang membuat seorang PKL meninggal, sejak Sabtu 5 September 2020, pihaknya telah menutup dua ruas PKL di zona 3 atau yang ditempati pedagang itu.

Di ruas yang ditutup itu ada sedikitnya delapan PKL yang diliburkan sementara untuk tracing.

“Jadi belum ada rencana untuk menutup ruas (PKL) Malioboro seluruhnya, karena masih menunggu hasil tracing. Semua kebijakan diambil setelah hasil tracing dan data-data lainnya didapatkan,” ujarnya.

  1. Menginstruksikan Paguyuban PKL Malioboro menyeleksi pedagang yang rentan terpapar

Heroe Poerwadi menyatakan atas kejadian munculnya kasus Covid-19 di Malioboro itu, pihaknya telah mengumpulkan dan berkoordinasi dengan para ketua paguyuban PKL Malioboro.

“Melalui ketua-ketua paguyuban PKL Malioboro yang membawahi lebih dari 2.000 pedagang, kami telah meminta agar para PKL yang usianya lanjut, punya penyakit bawaan dan tidak sehat tidak berjualan dulu,” kata Heroe.

Heroe mengatakan sebelum munculnya kasus Covid-19 di Malioboro ini, Pemkot Yogyakarta sebenarnya sudah mewanti-wanti seluruh komunitas PKL, agar protokol Covid-19 ditegakkan lebih serius.

  1. Tracing seluruh kontak erat PKL yang terpapar

Wakil Wali Kota Yogya Heroe Poerwadi memastikan tracing ketat kepada PKL Malioboro yang meninggal dunia karena Covid-19, tidak hanya berhenti pada keluarga intinya. Namun juga pedagang sekitarnya.

“Keluarga inti yang menjadi kontak erat PKL terpapar Covid itu ada tujuh orang, namun saat ini kami juga melakukan tracing kepada pedagang yang bersebelahannya sebanyak 12 orang,” ujar Heroe.

Para PKL yang ditelusuri kondisi kesehatannya itu, kini juga diliburkan dan melakukan isolasi mandiri.

  1. Memperketat protokol Covid-19 di Malioboro khususnya lewat pembatasan zona

Pemkot Yogyakarta mengatakan akan lebih menggencarkan pengetatan dan pembatasan jumlah kunjungan pada zona-zona yang membagi kawasan Malioboro dari ujung utara sampai selatan.

Terlebih kunjungan wisatawan kian meningkat, walaupun status tanggap darurat Covid-19 diperpanjang hingga akhir September 2020, “Pembatasan jumlah kunjungan pada setiap zona di Malioboro maksimal hanya 500 pengunjung, kami akan evaluasi lagi,” ujarnya.

Heroe tak menampik bila pembatasan zona itu bisa berubah atau dikurangi lebih sedikit bila kondisi di lapangan dinilai rentan, “Kami akan tunggu dulu hasil tracing pada PKL yang terpapar untuk menentukan jumlah kunjungan per zona itu perlu dikurangi atau tidak,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini