PGN Kebut Pembangunan Infrastruktur Gas di Wilayah Tengah dan Timur Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur gas mulai direncanakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dalam jangka menengah di tahun 2021-2023.

SVP Corporate Communication and Investor Relation PT Pertamina (Persero), Agus Suprijanto mengatakan, memasuki 2021, PGN bersiap untuk mengembangkan infrastruktur gas secara masif.

Pertama, proyek pipaninasi gas bumi yang akan menjadi kunci penting dalam optimalisasi utilisasi gas bumi nasional.

“Pembangunan infrastruktur gas bumi ini penting untuk terus mendukung visi misi pemerintah dalam meningkatkan konsumsi gas domestik,” kata Agus, di Jakarta.

Proyek pipanisasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021-2023 diantaranya pipa minyak Rokan, pipa transmisi di Sumatera Bagian Utara dan Tengah, pipa integrasi South Sumatera West Java (SSWJ) – West Java Area (WJA), pipa pemanfaatan gas untuk petrochemical, pipa transmisi di Kalimantan, pipa transmisi di Jawa Tengah dan distribusi Kendal – Semarang – Demak, serta pipa untuk pelanggan industri, komersial dan rumah tangga (jargas).

PGN juga menyediakan gas bagi pemenuhan seluruh Kilang Pertamina. Salah satu target di tahun 2021 ini adalah penyelesaian program Gasifikasi Kilang di Balongan. Saat ini, gasifikasi Kilang Balongan eksisting telah dipenuhi melalui penyaluran gas dari PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi melalui pipa PT Pertamina Gas.

Guna mempertahankan pemenuhan kebutuhan gas di Kilang Balongan, PGN akan terus mendukung pemenuhan kebutuhan untuk jangka panjang sebagaimana direncanakan dalam RJPP PGN melalui pembangunan interkoneksi pipa SSWJ dan WJA yang akan diselesaikan pada semester I 2021.

“Sedangkan pembangunan infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan Kilang Balikpapan dalam jangka panjang melalui pipa gas Senipah – Balikpapan dan gasifikasi Kilang Cilacap akan dilakukan dengan memanfaatkan portofolio PGN dalam mengelola LNG. Pada proyek ini, PGN sedang menyiapkan pembangunan LNG Receiving Terminal Cilacap yang ditargetkan beroperasi pada Semester II 2022,” imbuh Agus.

Menyambung portofolio LNG, saat ini PGN juga tengah menjalankan program penugasan Pemerintah yaitu penyediaan infrastruktur dan gas bumi untuk 52 titik pembangkit listrik PLN yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2022 sebagai implementasi Kepmen ESDM 13 Tahun 2020.

Proyek ini ditujukan dapat menyediakan energi listrik yang efisien dan menjadikan peluang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur melalui LNG.

Lalu tak kalah pentingnya pembangunan proyek Pipa Transmisi Minyal Rokan yaitu untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan di 2021 dengan efisiensi pembiayaan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini