Persib Tunggu Surat Resmi PSSI soal Penundaan Kompetisi

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Pelatih Persib, Robert Rene Alberts enggan berkomentar terkait keputusan PSSI menunda kompetisi hingga awal 2021. Robert masih menunggu surat resmi dari PSSI.

Usai menggelar rapat Exco, Rabu 28 Oktober 2020, PSSI memutuskan menunda kompetisi setidaknya hingga awal 2021. Tapi, tidak dijelaskan kapan tepatnya Liga 1 dan Liga 2 dilanjutkan.

PSSI sebenarnya berencana melanjutkan kompetisi pada 1 Oktober 2020, tapi tidak mendapat izin kepolisian dengan alasan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

Kemudian, PSSI berharap melanjutkan kompetisi pada 1 November. Tapi, lagi-lagi kepolisian tak memberikan izin karena ingin fokus pengamanan pilkada pada Desember.

“Kami masih menunggu surat resmi. Karena saya akan berkomentar mengenai hal ini apabila sudah ada surat resmi. Tapi seperti yang selalu saya katakan, kami sudah mulai berfokus menatap kompetisi di awal tahun 2021,” ujar Robert, di laman resmi klub.

“Sepertinya kompetisi tidak akan digulirkan dengan format liga, tetapi turnamen. Jadi mari berharap yang terbaik. Karena kita selalu menunggu, menunggu dan masih menunggu,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini