MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Pemilu 2024 tinggal dua tahun lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo tak ingin salah langkah. Penganggaran menjadi salah satu hal krusial yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari.
Ketua KPU Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan bahwa kebutuhan anggaran gelaran Pemilu 2024 di Kulon Progo mencapai Rp32 miliar.
”Proyeksi sementara kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu sekitar Rp32 miliar. Kebutuhan anggaran ini masih mendasarkan pada kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019. Proyeksi ini masih bisa berubah karena belum ada regulasi dari pusat,” kata Ibah, Selasa 14 Juni 2022.
KPU Kulon Progo melakukan komunikasi secara intensif dengan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo kaitannya kesiapan anggaran Pemilu 2024 mendatang.
Ia melanjutkan, untuk anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 masih mencantumkan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan anggaran untuk honorarium petugas badan ad hoc.
Ibah masih menunggu regulasi dari KPU pusat apakah kebutuhan APD tetap dicantumkan pada Pemilu 2024 atau tidak.
“Kami memproyeksi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu masih akan berubah sesuai perkembangan regulasi dari pusat,” katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana menambahkan bahwa Pemkab Kulon Progo akan merancang ulang terkait kesiapan anggaran untuk Pemilu 2024.
“Karena pemerintah pusat akan menambah semisal untuk honorarium dinaikkan. Untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bisa 2-3 kali lipat. Sehingga jika dengan alokasi Rp32 miliar tidak cukup kita harus rancang ulang,” katanya.
Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari nanti untuk Pilpres. Rencananya pada November 2024 akan berlanjut dengan Pilkada baik gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
DIY sendiri akan menggelar Pilkada di dua daerah yakni, Kulon Progo dan Kota Jogja. Hingga kini KPU di setiap wilayah masih memperbarui jumlah Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).
Reporter: M Fauzul Abraar
