Perilaku Tim Hukum Trump Sangat Memalukan

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Donald Trump masih berkeras menolak hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar pada 3 November. Di mana Trump yang kembali maju di ajang pemilihan Presiden AS hanya mampu meraih 232 electoral college.

Sementara rivalnya, Joe Biden yang merupakan wakil dari Partai Demokrat mengumpulkan 306 electoral college. Raihan ini membuat Biden berhak atas predikat orang nomor satu di Amerika Serikat.

Kembali kepada sosok Trump. Politisi sekaligus konglomerat itu masih berjuang agar tetap bertahan di Gedung Putih, salah satunya adalah dengan melayangkan gugatan hukum terhadap hasil perhitungan suara Pilpres AS di sejumlah negara bagian.

Terbaru, Hakim Federal di Pennsylvania menolak gugatan yang dilayangkan sang petahana. Hakim Distrik AS, Matthew Brann dalam keputusan tertulisnya mengatakan, pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani gagal memberikan argumen hukum yang meyakinkan dan bukti faktual, serta berusaha membatalkan begitu banyak suara di negara bagian kunci pemilihan.

Kini, sekutu terkemuka Trump, Chris Christie mendesak untuk menghentikan segala upaya demi membalikkan kekalahannya dari Biden. Atau dengan kata lain, Christie meminta Trump untuk menyerah dan mengakui kekalahannya.

Christie yang merupakan mantan Gubernur New Jersey juga menyebut tim hukum Trump sebagai “aib nasional.” Menurutnya, kubu Trump kerap membahas penipuan pemilu di luar ruang sidang, tetapi ketika berada di dalam, mereka tidak mengaku penipuan dan tidak membantah penipuan.

“Terus terang, perilaku tim hukum presiden sangat memalukan secara nasional,” kata Chris Christie, melansir BBC, Senin, 23 November 2020.

“Saya telah menjadi pendukung Presiden Trump. Saya memilihnya dua kali. Tetapi pemilihan memiliki konsekuensi, dan kami tidak dapat terus bertindak seolah-olah sesuatu yang terjadi di sini tidak terjadi,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini