MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan agenda prioritas di bidang infrastruktur. Salah satunya mengembangkan kerangka kerja tentang bagaimana meningkatkan investasi infrastruktur dari sektor swasta.
“Peningkatan infrastruktur investasi berkelanjutan akan memakan waktu beberapa tahun. Tindakan terkoordinasi oleh G20 akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada investor yang akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk lebih memobilisasi investasi sektor swasta ke dalam investasi infrastruktur,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, Sabtu 19 Februari 2022.
Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan infrastruktur inovatif untuk kota dan desa. Termasuk bagaimana agar investasi infrastruktur di kedua wilayah tersebut dapat meningkatkan inklusi gender dan inklusi sosial.
Pilihan untuk pembangunan infrastruktur digital yang hemat biaya, berkualitas, dan aman, juga terus dibahas karena pandemi mempercepat penerapan teknologi digital oleh masyarakat.
“Sejak awal pandemi, digitalisasi dan otomatisasi telah dipercepat untuk memfasilitasi kerja jarak jauh dan mengurangi kebutuhan kontak fisik. Tindakan nyata diperlukan untuk meningkatkan investasi ke infrastruktur digital dan meningkatkan adopsinya,” kata Febrio Kacaribu.
Pemerintah juga akan mengembangkan alat infrastructure tracker 2.0 untuk memberikan wawasan tentang strategi dan rencana infrastruktur jangka panjang kepada masyarakat luas
“Cakupan infrastructure tracker harus diperluas untuk menghentikan kesiapsiagaan negara dalam mengantisipasi tantangan ke depan. Ini termasuk kegiatan investasi infrastruktur saat ini dan juga rencana strategi jangka panjang serta kecenderungan kebijakan,” katanya.
