Pergeseran Target Pelaku Teror dari Simbol Barat hingga Kepolisian

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Peristiwa 9/11 bisa dikategorikan sebagai kejadian yang mengubah pandangan dunia terhadap terorisme. Momentum tersebut telah membentuk perspektif publik bahwa Islam adalah agama yang identik dengan terorisme.

Imbasnya terjadi setahun pasca serangan teror 9/11, terjadi pengeboman di Sari Club dan Paddy’s Café di Jalan Legian, Kuta, Bali pada tahun 2002. Aksi ini menyebabkan 202 korban tewas  yang terdiri dari 164 warga asing dari 24 negara dan 38 warga Indonesia.

Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku teror ternyata justru membuat nama organisasi yang disebut sebagai dalang yaitu Jamaah Islamiyah (JI) semakin eksis. Ditambah lagi dengan keterkaitannya dengan Al-Qaeda membuat organisasi teroris tersebut semakin kuat untuk bergerak.

Jaringan Jamaah Islamiyah (JI) akhirnya melakukan hal yang sama dengan Al-Qaeda yaitu dengan menjadikan simbol barat sebagai target operasi teroris. Beberapa aksi pengeboman telah dilakukan JI meliputi di Kuta, Bali hingga Hotel JW Marriot, Jakarta.

Aksi terorisme di Indonesia akhirnya mendapatkan reaksi kontra-terorisme dari pemerintah Indonesia. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror menjadi wujud perlawanan dari pemerintah. Bahkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menghukum pelaku teror dari JI menyebabkan organisasi ini semakin melemah.

Hal ini ditandai dengan surutnya perlawanan Nurdin M. Top pada tahun 2010. Namun ternyata aksi teror belum usai karena telah terjadi pergeseran target menjadi kepada kepolisian. Terlihat dari insiden pengeboman di Kebumen dan Purworejo.

Hal ini diakui oleh pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta yang menyatakan bahwa saat ini teroris lebih memilih untuk menyerang Polri.

“Arahnya sudah bergeser, lebih taktis menyerang Polri karena dianggap yang menjadi alat negara yang berhadapan langsung dengan kelompok terorisme,” kata Stanislaus saat berbincang dengan Mata Indonesia News, 28 Januari 2021.

Momentum pergeseran ini sekaligus menandakan pola gerakan teror dari organisasi mulai ditinggalkan dan beralih kepada terorisme individu atau dikenal dengan Lone Wolf Terrorism.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini