MATA INDONESIA, REYKJAVIK – DI saat Indonesia masih ribut-ribut soal kuota keterwakilan perempuan di DPR, Islandia selangkah lebih maju. Dalam pemilihan anggota parlemen di negara es tersebut, perempuan nyaris mendominasi.
Hal ini menjadi tonggak kesetaraan gender di negara kepulauan Atlantik Utara tersebut. Islandia (Iceland) adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara samudera Atlantik. Negara Kepulauan yang berada di jarak sekitar 970 km dari Norwegia ini termasuk sebagai negara benua Eropa.
Setelah perhitungan semua suara pada Minggu 26 September 2021, kandidat perempuan memegang 33 kursi di parlemen Islandia yang memiliki 63 kursi. Sebanyak tiga partai dalam pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir memenangkan total 37 kursi dalam pemilihan Sabtu 25 September 2021, dua kali lebih banyak dari pada pemilihan terakhir.
Kursi mayoritas itu menjadi tonggak sejarah bagi perempuan meskipun hasil yang buruk bagi partai-partai kiri yang biasanya menang dengan pemilihan. Profesor politik Silja Bara Omarsdottir mengatakan, kuota gender partai-partai berhaluan kiri selama dekade terakhir telah berhasil menciptakan norma baru di seluruh spektrum politik Islandia.
Dari sekian banyak perempuan yang mendominasi parlemen, anggota parlemen termuda adalah mahasiswi hukum berusia 21 tahun bernama Lenya Run Karim. Karim merupakan putri imigran Kurdi yang berasal dari partai bajak laut anti kemapanan. ”Saya ingin meningkatkan perlakuan Islandia terhadap pengungsi dan pencari suaka. Gagasan kami perlu didengar lebih banyak,” ujar Karim.
Jajak pendapat telah menunjukkan kemenangan bagi partai-partai berhaluan kiri dalam pemilihan yang tidak terduga. 10 partai bersaing untuk mendapatkan kursi. Namun Partai Kemerdekaan yang berhaluan tengah-kanan mengambil bagian suara terbesar, memenangkan 16 kursi, tujuh di antaranya dipegang oleh perempuan. Partai Progresif sentris merayakan perolehan terbesar, memenangkan 13 kursi, lima lebih banyak dari sebelumnya.
Sebelum pemilihan, kedua partai membentuk pemerintahan koalisi tiga partai Islandia, bersama dengan Partai Hijau Kiri milik Jakobsdottir. Partainya kehilangan beberapa kursi, tetapi tetap mempertahankan delapan kursi, melampaui prediksi jajak pendapat.
Islandia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah Presiden. Pemilihannya secara langsung dengan masa jabatan 4 tahun (tidak ada batas periode). Sedangkan kepala pemerintahan Islandia adalah Perdana Menteri yang pada dasarnya adalah pemimpin partai atau pemimpin koalisi mayoritas.
