Perdana, Aung San Suu Kyi Tampil di Pengadilan Myanmar

Baca Juga
MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi akhirnya tampil di hadapan publik setelah lebih dari tiga bulan berada dalam masa penahanan.
Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel Perdamaian itu tampil secara langsung di pengadilan untuk yang pertama kalinya sejak junta militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada awal Februari.
Seperti yang dikatakan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, Suu Kyi terlihat dalam keadaan sehat dan bugar saat mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya yang berlangsung selama 30 menit sebelum sidang, kata sang pengacara, Thae Maung Maung.
Suu Kyi yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 atas upayanya membangun demokrasi, termasuk di antara lebih dari 4 ribu orang yang ditahan sejak kudeta. Perempuan berusia 75 tahun itu menghadapi dakwaan karena memiliki radio walkie-talkie secara ilegal hingga melanggar undang-undang rahasia negara.
Pada kesempatan tersebut, Aung San Suu Kyi juga turut mendoakan orang-orang agar senantiasa sehat dan membahas terkait partainya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dilaporkan akan segera dibubarkan.
“Dia mengatakan partai itu didirikan untuk rakyat sehingga partai itu akan ada selama rakyat ada,” kata Thae Maung Maung kepada Reuters, Senin, 24 Mei 2021.
Komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta militer akan membubarkan partai NLD karena terlibat penipuan suara pada pemilihan November 2020, media melaporkan pada Jumat (21/5), mengutip seorang komisaris. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh mantan komisi pemilihan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak junta militer mengambil alih kekuasaan, dengan protes harian, pawai, dan pemogokan nasional. Sementara aparat keamanan merespons berbagai aksi protes dan tindakan pembangkangan sipil dengan kekuatan mematikan.
Berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), aparat keamanan Myanmar telah menewaskan lebih dari 800 warga sipil dan menangkap ribuan orang lainnya, termasuk influencer, selebriti, aktivis, hingga jurnalis.
Sementara Min Aung Hlaing dalam wawancara (20/5) mengatakan bahwa jumlah korban sebenarnya hanya berkisar di angka 300. Sementara di pihak aparat keamanan Myanmar berjumlah 47 orang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini