MATA INDONESIA, JAKARTA – Penanganan Covid-19 di Indonesia sering terhambat perbedaan pandangan politik terutama di daerah sehingga testing diperkecil dan vaksin tidak didistribusikan.
Hal itu diungkapkan Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Panca Putra Tarigan seperti dilihat Kamis 19 Agustus 2021.
Menurut Abetnego, tujuan pemerintah daerah memperkecil testing adalah untuk pencitraan politik kepala daerah setempat karena daerahnya tidak masuk kategori daerah dengan tingkat penularan tinggi.
Selain itu, perbedaan politik ternyata juga membuat sejumlah gubernur tidak mendistribusikan vaksin ke kabupaten atau kota.
“Itu sebabnya, pemerintah memanfaatkan tenaga TNI dan Polri untuk mengatasi hal tersebut,” ujar Abetnego.
Abetnego menegaskan anggota TNI dan Polri yang diterjunkan juga bukan sembarangan. Mereka diambil dari pusat-pusat kedokteran atau kesehatan kedua institusi tersebut, namun tetap dalam koordinasi Kementerian Kesehatan.
Namun, kehadiran anggota TNI dan Polri bisa menjadi solusi yang diakibatkan pandangan politik tersebut di daerah.
Deputi II KSP itu seperti dilansir kanal lapor covid19, meminta masyarakat mengapresiasi kedua institusi tersebut karena banyak hal mereka ambil alih sekaligus demi Indonesia memutus penularan Covid-19.
Mulai dari distribusikan vaksin, obat, menjadi vaksinator, mengawal PPKM, mengawal pemberian bantuan sosial, melakukan testing, pelacakan dan masih banyak lagi.
Dengan kehadiran anggota TNI dan Polri hambatan-hambatan penanganan Covid-19 di daerah bisa langsung teratasi bahkan langsung bisa diawasi di tingkat pusat.
