Perangi Milisi, Militer Myanmar Gunakan Artileri Berat

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Tentara Myanmar memerangi milisi lokal di kota Mindat barat laut pada Sabtu (14/5), demi mencoba memadamkan berbagai pemberontakan yang menentang junta militer yang merebut kekuasaan pada awal Februari.

Pertempuran di Mindat, negara bagian Chin, menggarisbawahi meningkatnya kekacauan di Myanmar saat junta berjuang untuk memaksakan otoritas dalam menghadapi protes harian, pemogokan, dan serangan sabotase setelah menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Junta memberlakukan darurat militer di Mindat pada Kamis dan kemudian meningkatkan serangan terhadap apa yang disebut teroris bersenjata. Penduduk yang berlindung di kota itu mengatakan pertempuran berkecamuk pada Sabtu.

“Ada tentara di mana-mana,” kata seorang pria, melansir Reuters, Sabtu, 15 Mei 2021.

Video yang direkam oleh seorang penduduk kota perbukitan dan dibagikan di media sosial menunjukkan sebuah helikopter tempur menembakkan roket. Kantor berita Irrawaddy melaporkan, beberapa rumah telah hancur ketika tentara melanjutkan pemboman artileri.

“Kami hidup dalam mimpi buruk. Mindat secara harfiah adalah zona perang,” seorang penduduk berusia 32 tahun yang menyebut namanya Mang.

“Mereka menggunakan artileri berat, peluru mortir untuk melawan kami. Kami tidak bisa melawannya, kami menghabiskan sebagian besar amunisi dan mempertaruhkan segalanya … Saya pikir ada kemungkinan kami dibantai. Kami mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri kami sendiri, tapi kami mungkin tidak bertahan lebih lama lagi,” tuturnya.

Kantor berita Myanmar yang dikendalikan junta mengatakan, sekitar 100 orang menyerang sebuah kantor polisi dan sekitar 50 orang menargetkan Bank Ekonomi Myanmar yang dikelola oleh negara.

Seorang anggota parlemen setempat mengatakan, pertempuran meletus setelah militer Myanmar menolak membebaskan tujuh pemuda setempat yang ditahan oleh pihak berwenang.

Setidaknya 788 warga sipil telah dibunuh militer Myanmar di sepanjang protes yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Angka tersebut berdasarkan berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).