MATA INDONESIA, KIEV – Ukraina memanggil warga sipil berusia 18-60 tahun untuk mengikuti program wajib militer cadangan hingga satu tahun. Langkah ini diambil menyusul dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy saat Kiev menghadapi ancaman invasi penjualan penuh oleh Rusia.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada 22 Februari, Presiden Zelenskyy mengatakan dia akan menerapkan wajib militer cadangan kepada warga negara. Meski demikian, dia tidak memerintahkan mobilisasi umum pasukan saat ini.
“Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, saya mengeluarkan dekrit tentang wajib militer cadangan selama periode khusus,” kata Presiden Zelenskyy, melansir RFERL, Kamis, 24 Februari 2022.
“Kita harus meningkatkan kesiapan Angkatan Darat Ukraina untuk semua kemungkinan perubahan dalam situasi operasional,” sambungnya.
Presiden Zelenskyy menambahkan bahwa dia masih mencari jalan keluar diplomatik dari krisis yang terjadi saat ini. Tetapi dia bersikeras bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah apa pun ke Rusia.
Ukraina juga mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Rusia dan bagi mereka yang berada di negara itu untuk segera pergi, dengan alasan kemungkinan gangguan layanan konsuler dalam menghadapi meningkatnya ketegangan dengan Rusia.
Secara terpisah, parlemen Ukraina menyetujui deklarasi keadaan darurat. Keadaan darurat berlaku untuk semua wilayah kecuali wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai separatis, di mana telah diberlakukan sejak 2014.
Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk memberlakukan pembatasan pergerakan, demonstrasi, dan partai politik dan organisasi demi kepentingan keamanan nasional. dan ketertiban umum.
Dokumen tersebut juga melarang materi informasi yang dapat mengacaukan situasi di Ukraina dan memberikan hak kepada pemerintah untuk memberlakukan jam malam dan melakukan pemeriksaan.
Sebagai informasi, pada 21 Februari, Putin mengakui kemerdekaan wilayah di bawah kendali separatis yang didukung Moskow di Ukraina timur dan bahwa dia akan mengirim pasukan Rusia ke sana dengan dalih menjaga perdamaian.
Namun, langkah Presiden Putin menuai kecaman Ukraina, PBB, Amerika Serikat, dan berbagai negara. Para pemimpin Barat mengatakan langkah pekan ini adalah langkah pertama dalam invasi skala penuh ke Ukraina.
