Peran Brimob dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Firli Bahuri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri memuji peran besar Korps Brigade Mobil (Brimob) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.

“Kami insan KPK telah merasakan aura positif dari setiap anggota Brimob yang bertugas sebagai ‘tameng hidup’ saat kami menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi,” kata Firli dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu 15 November, sebagai bentuk peringatan atas HUT ke-75 Korps Brimob yang jatuh pada 14 November.

Firli menjelaskan, Brimob bekerja ekstra dalam upaya penangkapan tersangka, evakuasi tersangka dari TKP ke gedung KPK, penggeledahan, hingga pengawalan tersangka korupsi.

“Kehadiran Brimob terbukti senantiasa memberikan rasa aman bagi kami, khususnya ketika berada di tempat atau di situasi yang kurang atau tidak kondusif ketika menjalankan tugas membongkar praktik korupsi di berbagai tempat atau daerah di negeri ini,” ujar Firli.

Menurut Firli, tekad dan kemampuan anggota Brimob yang mampu mengubah situasi keruh menjadi tenang dan bersih membuat KPK lebih tenang dan fokus karena merasa terlindungi oleh Brimob, sesama abdi negara di Indonesia.

“Banyak laporan yang masuk kepada saya dan beberapa di antaranya pasti telah diketahui atau dilihat publik perihal kegigihan dan keberanian petugas Brimob saat mengawal penyidik KPK di lapangan,” kata Firli.

“Inilah bentuk profesionalisme Brimob sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mempunyai sikap tegas, keteguhan hati serta keberanian dalam melaksanakan dan mengemban tugas di mana pun mereka ditempatkan.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini