MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022. UU ini akan menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.
Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.
Presiden pernah menegaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara merupakan sebuah lompatan besar untuk melakukan transformasi menuju Indonesia Maju. IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia dan mencerminkan identitas nasional.
“Kita akan membangun IKN yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mewujudkan kota hutan, smart city, kota modern, dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,” ujar Presiden, Rabu (23/02/2022).
Terdapat tiga tujuan utama IKN, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN, selain menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045.
Kesetaraan Pembangunan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara masif terus melakukan pembangunan infrastruktur digital di ibu kota negara (IKN) baru untuk menjadi smart city governance. Staf khusus Menteri Kominfo, Philip Gobang menyatakan, upaya itu telah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur digital 5G.
“Indonesia yang secara demografi merupakan negara yang besar dan luas ini secara masif sedang membangun infrastruktur digital. Perlu untuk memastikan pembangunan ibu kota baru itu menjadi smart city governance yang memanfaatkan peluang-peluang perubahan melalui teknologi informasi,” ujar Philip, Selasa 29 Maret 2022.
Menurut Philip, pembangunan IKN yang menerapkan teknologi terbaru akan mendorong perubahan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Di sekitar ibu kota negara baru.
“Sejalan dengan perkembangan atau perubahan di wilayah ibu kota negara baru. Untuk mendukung upaya-upaya sosial, ekonomi, tidak hanya bagi para pegawai aparat pemerintah yang bekerja di wilayah atau di kantor-kantor pemerintahan di IKN. Tetapi juga masyarakat di wilayah itu. Supaya juga ikut berkembang sejalan dengan perkembangan di ibu kota negara baru tersebut,” katanya.
Selain itu, jelas Stafsus Philip, transformasi tempat kerja di ibu kota negara baru melalui fleksible working arrangement berbasis digital.
“Di mana cara kerja informal, interaktif, kasual dan tidak terbatas ruang-ruang kantor. Jadi konsepnya betul-betul dari awal. Perkantoran pemerintahan di ibu kota negara baru seluruhnya akan berbasis konektivitas fisik dan digital. Kalau ini selesai, akan merupakan kota yang sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru,” ujarnya.
Untuk itu, jelas Stafsus Philip Gobang, selama dua tahun terkhir, Kementerian Kominfo secara masif membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, membangun masyarakat berbasis digital.
“Karena kepentingan itulah masyarakat memanfaatkan konektivitas itu untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi sosialnya. Kita harapkan dalam satu atau dua tahun ke depan sudah selesai infrastruktur digitalnya. Dengan begitu maka masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sudah terkoneksi akses internet. Masyarakat di seluruh wilayah ikut ambil bagian dalam model masyarakat dan wilayah secara digital,” jelasnya.
Stafsus Philip Gobang juga menjelaskan dampak pembangunan dari ibu kota negara baru. Menurutnya, letak IKN yang berada di tengah-tengah akan berdampak pada kesetaraan pembangunan terutama bagi wilayah Indonesia Timur.
“Dari banyak diskusi, menarik bahwa dia berada di titik tengah. Tetapi yang kedua yang tidak kalah penting, posisi ibu kota negara baru secara lokasi bisa menciptakan suatu kesetaraan pembangunan. Ada keadilan pembangunan di situ,” ujarnya.
Dengan demikian, akan terciptanya keseimbangan baru pembangunan secara keseluruhan dalam konteks nasional.
“Dengan begitu juga bisa mendorong masyarakat di wilayah ibu kota negara baru maupun di wilayah kawasan timur Indonesia untuk ikut juga berkembang. Menjadi pendukung tidak hanya untuk ibu kota negara baru tetapi masyarakat dan daerah setempat,” katanya.
Oleh karena itu, Stafsus Philip Gobang berharap, keberadaan IKN yang strategis bisa mendorong semua kemampuan dan peluang-peluang ekonomi dan sosial masayarakat.
“Karena itu dari awal Presiden sudah menyampaikan juga kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Untuk ikut ambil bagian dalam arti mendorong semua kemampuan dan peluang-peluang ekonomi dan sosial di masyarakat dan daerah masing-masing. Untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada,” katanya.
Simbol Identitas Bangsa
Selain pemerataan pembangunan, Philip juga mengungkapkan, konsep pembangunan IKN berbasis digital juga sebagai simbol identitas bangsa yang mengikuti perkembangan peradaban baru.
“Sebagai identitas dan persatuan bangsa untuk nation dan state building. Itu sudah pasti di tengah keberagaman Indonesia. Yang kedua, sebagai sebuah kota modern dan berstandar internasional,” katanya.
Meski demikian, lanjut Philip, pembangunan IKN dengan standard modern tidak mengabaikan pembangunan ekonomi masyarakat lokal. “Dengan standard internasional tersebut tetap juga mendorong perkembangan perekonomian lokal.
Jadi hal-hal yang menjadi sumber lokal itu akan dimajukan dan ditonjolkan. Dalam standar modern dan internasional tersebut akan dibangun sebagai sebuah kota dengan adanya smart office dan smart hospital. Kemudian juga dikembangkan menjadi sebuah forest city,” tuturnya.
Selain itu, sebagai pulau dengan hutan yang begitu luas, lanjutnya, Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia. Oleh karena itu, menurut Philip, pemanfaatan energi terbarukan untuk menjaga kelestarian di wilayah tersebut. Melalui satu sistem transportasi yang terintegrasi dengan moda non motor.
“Artinya pemerintah merancang moda transporasi listrik. Kemudian terkait dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif ini akan ada penerapan smart governance berbasis data. Lalu terkait dengan itu sudah dari awal akan melakukan reformasi birokrasi. Dan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
