MINEWS, JAKARTA – Meski terus digaungkan, people power yang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
Menurut pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, wajar gerakan people power itu banyak penolakan, karena masyarakat Indonesia ingin damai, dalam artian pemilu berawal dari kedamaian, dan berakhir dengan cara yang sama.
Secara lebih jelas, Emrus menyebut people power harus dilihat dari dua perspektif, yakni people power secara positif dan negatif.
People power secara positif dalam amatan Emrus adalah gerakan massa yang menginginkan perubahan baik. Contohnya yang terjadi di hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu.
“Masyarakat secara tertib mengikuti pemilihan. Ini kan people power yang positif,” kata Emrus kepada Mata Indonesia News, Senin 20 Mei 2019.
Sedangkan people power yang negatif, Emrus mencontohkan adalah gerakan masyarakat yang berupaya menjatuhkan penguasa yang sah, yang dapat menimbulkan kegaduhan, perpecahan dan polarisasi di masyarakat akar rumput.
Gerakan ini, disebut Emrus, banyak terjadi di negara-negara lain sehingga menimbulkan kerusuhan. Maka, people power inilah yang dikhawatirkan terjadi di Indonesia, sehingga ramai mendapat penolakan.
“Setiap manusia itu ingin damai. Makanya terjadi penolakan terhadap people power yang cenderung negatif,” ujar Emrus.
Mengenai tuduhan people power diinisiasi langsung atas nama paslon 02 Prabowo-Sandiaga, Emrus menyebut itu tidak benar. Namun, ia berkata bahwa people power 22 Mei nanti kebanyakan digerakkan oleh aktor-aktor politik yang selama ini merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga.