Naik Signifikan, 332 Petahana Ikut Bertarung di Pilkada 2020

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 332 cakada petahana siap bertarung di pilkada serentak 2020.

Seperti yang sudah diketahui, pilkada serentak dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020, digelar di 270 wilayah Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dari 270 wilayah, terhitung 1.476 cakada yang bertarung lagi di Pilkada 2020 ini. Rinciannya 738 pasangan calon, yang terdiri dari 25 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati, serta 101 calon wali kota dan wakil wali kota.

KPK menyebutkan jumlah petahana yang ikut Pilkada tahun ini merupakan peningkatan yang signifikan dibanding pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018.

Calon bupati dipastikan sebagai jabatan yang paling banyak diisi oleh cakada petahana, dengan total 206 orang yang terdiri dari 127 orang bupati dan 79 orang wakil bupati.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, tidak ada cakada petahana yang mencalonkan diri untuk posisi lebih rendah, seperti bupati atau wali kota menjadi calon wakil bupati dan calon wakil wali kota.

Selain itu, berdasarkan analisis harta cakada petahana menunjukkan rata-rata memiliki harta kekayaan senilai Rp 10,2 miliar atau 4,2 persen lebih rendah dari cakada non-petahana yang rata-rata Rp 10,8 miliar.

“Namun kesiapan cakada petahana dalam pendanaan dinilai lebih baik dengan penempatan aset likuid sebesar Rp 1,8 miliar atau 50 persen lebih tinggi dibanding cakada non-petahana,” ujar Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. (Mega Suharti Rahayu)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini