Pengamat Sebut Tolak Kenaikan BBM Subsidi Dinilai Sama Saja Membela Orang Kaya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengamat Energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM sama halnya dengan membela orang kaya.

“Terkait penolakan kenaikan harga BBM, itu sama halnya dengan upaya membela orang-orang kaya, sebab pengguna bahan bakar jenis pertalite umumnya didominasi oleh orang mampu,” katanya, Selasa 13 September 2022.

Komaidi menyampaikan terkait data pengguna bahan bakar bersubsidi 70 persen penggunanya adalah pemilik roda empat.

Sementara roda 2 hanya 30 persen penggunanya. Dan secara keseluruhan penggunanya didominasi oleh orang-orang kaya.

“Secara akumulatif, pengguna pertalite didominasi oleh orang-orang kaya,” katanya.

Sementara itu, di sisi lain Komaidi turut memaparkan bahwa, penduduk miskin Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 26,11 juta jiwa. Dan rata-rata dari mereka tidak mempunyai kendaraan bermotor, sebab hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer.

“Penduduk Indonesia itu, garis kemiskinannya pada tahun 2022 mencapai angka 26,11 juta jiwa. Tapi mereka tidak punya kendaraan bermotor, sehingga alokasi BBM bersubsidi, umumnya tidak kepada mereka. Artinya, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk mensubsidi orang mampu di Indonesia, bukan orang miskin,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini