Pengamat: Langkah Tegas Perlu Dilakukan Jika KSTP Tidak Bisa Diajak Dialog Damai

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa langkah tegas sudah sepatutnya dilakukan apabila kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Hal ini demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

“Kalau tidak bisa diajak dialog dan malah melawan dengan menggunakan senjata maka pemerintah harus tegas menindak mereka demi keamanan masyarakat,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 29 Mei 2021.

Sebenarnya pendekatan lunak yang berbentuk dialog juga pernah berhasil ketika mantan anggota KSTP bernama Tendinson Enumbi akhirnya bertobat dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendekatan persuasif yang dilakukan Kodim 1714/Puncak Jaya ini akhirnya membuat Tendinson kembali ke NKRI sekaligus menyerahkan senjata secara simbolis saat melakukan upacara.

Melihat hal ini, pengamat intelijen ini menilai bahwa kesempatan selalu terbuka apabila ada anggota kelompok separatis dan teroris Papua yang ingin kembali ke NKRI.

“Dialog dan langkah persuasif selalu dilakukan, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terjerumus dalam jaringan KSTP untuk kembali ke NKRI,” kata Stanislaus.

Pendekatan yang seimbang antara keamanan dan dialog terus dilakukan oleh pemerintah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahkan mengingunkan agar masyarakat tidak salah persepsi bahwa pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengedepankan pendekatan keamanan.

“Supaya tidak ada salah persepsi bahwa seakan-akan penanganan Papua lebih pendekatan keamanan, padahal justru kita pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan,” kata Ma’ruf.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini