Pengamat: Ini Pansel Capim KPK Terburuk

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diisi pemimpin yang tidak berkualitas. Penyebabnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 dinilai paling buruk.

“Ini pansel terburuk yang pernah ada dan mungkin pula berpotensi memunculkan kualitas KPK yang sama buruknya,” kata dia dalam diskusi di Jakarta, Senin 2 September 2019.

Arif menjelaskan kalau secara teknis seharusnya pansel fokus pada rekam jejak kandidat. Dia tak mempermasalahkan institusi Polri ata Jaksa.

Menurut dia, pansel saat hanya fokus pada kemampuan teknis calon pimpinan, tetapi menutup mata terhadap fakta ada kandidat yang menolak membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Terlebih ada yang terindikasi berbohong di depan publik saat seleksi wawancara. Seharusnya itu menjadi dasar untuk mengeliminasinya.

Menurut Arif pertanyaan kepada calon pimpinan KPK tersebut sejauh mana keberanian mereka mengungkap kasus hukum yang luar biasa itu.

Sebab, menurut sejarahnya, KPK hadir di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang sudah ada.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini