MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil di kawasan pesisir harus menempatkan masyarakat sebagai investor utama, bukan sebagai objek belaka. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat kemaritiman Abdul Halim.
“Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk BUMD, dimana menempatkan pemda dan masyarakat setempat sebagai investor utama,” kata Abdul Halim di Jakarta, Senin.
Menurut dia, selayaknya keterlibatan investasi dari pihak luar daerah hanya sebatas jika diperlukan dan skalanya tidak prioritas, apalagi mendominasi.
Ia juga menegaskan agar sosialisasi yang telah dilakukan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam hubungannya dengan penerapan UU Cipta Kerja, agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ada empat indikator yang semestinya dipenuhi berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, yaitu kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Ia berpendapat bahwa masyarakat justru memprioritaskan investasi berbasis gotong-royong yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga jangan lagi ada program yang sifatnya karitatif atau pinggiran.
Dirinya menegaskan pula pentingnya hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dijadikan sebagai rujukan bagi pengambilan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
