Pengamat: Pergerakan Calon Pemimpin Baru di 2024 Tergantung Partai Politik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat politik dan pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai bahwa menjelang pemilu serentak di tahun 2024 banyak wajah-wajah baru seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Susi Pudjiastuti hingga Abraham Samad. Meski demikian, ia menilai bahwa nama-nama calon pemimpin yang muncul ke publik memiliki peluang yang sama.

“Nah calon baru ini tergantung kebaikan para partai politik, ya mereka sangat mungkin, ya seperti nama yang ada ditemukan oleh Kedai Kopi seperti Susi Pudjiastuti kemudian Gatot Nurmantyo, Abraham Samad kemudian Sudirman Said bisa aja mereka berpeluang,” kata Hendri kepada Mata Indonesia News, Kamis 29 April 2021.

Maka, Hendri menilai bahwa nama-nama yang muncul tersebut sudah mulai mempersiapkan diri. Seperti misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa.

“Yang harus mereka kejar itu kan momentum, untuk menggantikan Pak Jokowi, ini belum ada masing-masing Anies, Ganjar, Khofifah terus lakukan safari politik,” kata Hendri.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Minggu 25 April 2021. Kehadiran Anies untuk melakukan kerja sama dengan Kabupaten Ngawi.

Adapun pemprov DKI Jakarta menggandeng Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terkait penyerapan beras produksi kelompok petani Ngawi untuk mendukung kebutuhan pangan di wilayah Ibu Kota.

“Kedatangan kita di Ngawi ini sedang berbicara tentang kebutuhan pangan, ketahanan pangan. Dan kita ingin memastikan bahwa harga di perkotaan mendapatkan suplai yang terjamin. Di sis lain, kami ingin berbalas budi dengan petani, dengan membangun sistem yang berkeadilan,” kata Anies.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini