Pengakuan Mantan Teroris Terkait Pergerakan Kelompok JI dan JID di Tanah Air

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tim Densus 88 Antiteror menangkap 48 tersangka terorisme di 11 provinsi sejak 12 hingga 15 Agustus 2021. Dari keseluruhan target operasi penangkapan, lima orang masih buron. Puluhan tersangka terorisme ini berasal dari Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Dari 48 tersangka yang diamankan, terbagi menjadi 2 jaringan kelompok yaitu jaringan Jamaah Islamiyah sebanyak 45 tersangka dan jaringan media sosial Jamaah Ansharut Daulah sebanyak 3 tersangka,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divis Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin 16 Agustus 2021.

Menurut Mantan Pimpinan JI Nasir Abbas, pergerakan kelompok teroris di Indonesia terutama JAD bergerak dalam bentuk komunitas yang kecil dan secara sporadik.

“Mereka tak berdiri dalam satu payung. Ada di antara mereka yang kemudian terekrut menjadi JAD kemudian mereka bentuk sel (komunitas) sendiri. Dan sel-sel ini kemudian punya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu maka terjadilah operasi-operasi yang kecil. Yang kemudian karena kecil-kecil tapi dilakukan oleh banyak sel, maka kelihatannya banyak,” ujarnya kepada Mata Indonesia News.

Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok JAD berasal dari kelompok pimpinan Aman Abdurrahman yang berhubungan dengan ISIS. Aman juga diketahui sebagai kelompok pengajian dari Tauhid Wal Jihad.

“Lalu Tauhid Wal Jihad ini berkembang mejadi kelompok JAD karena saat itu Aman mendukung ISIS. Yang namanya Daulah pasti ISIS. Jadi JAD adalah Jemaah ‘penolong’ ISIS,” katanya.

Nasir juga menjelaskan bahwa selain JAD, pihak kepolisian juga menangkap kelompok teroris dari JI. Kelompok-kelompok teroris ini juga diklaim tak memiliki daerah yang menjadi basis khusus untuk menghimpun kekuatan.

“Karena sekarang ini perekrutan bisa lewat media online. Namun aksi mereka tetap bisa diungkap oleh polisi. Gak bisa kita katakan sebagai satu basis karena mereka itu terpencar-pencar,” ujarnya.

Nasir mengatakan bahwa bisa saja karena wilayah Pulau Jawa memiliki populasi terbesar, maka kelompok teroris ini kebanyakan ditemukan di wilayah tersebut. “Selain ada di sekitar Pulau Jawa dan mereka juga Sulawesi. Ada juga yang kecil-kecil di Sumatera,” katanya.

Ia kemudian membeberkan terkait perekrutan JAD maupun JI yang menyasar kalangan milenial. Menurutnya, kelompok teroris ini mendekati anak-anak muda lewat kegiatan ekstakurikuler di sekolah.

“Misalnya kegiatan club olahraga beladiri dan pengajian. Itu semua dikelola oleh orang JI. Maka hal itu lalu menjadi kesempatan untuk memili siapa-siapa yang antusias. Maka terekrutlah mereka,” ujarnya.

Selain itu, Kelompok ini juga menarik minat anak muda lewat penyebaran konten di media sosial. Bila ada yang tertarik, maka terjadilah komunikasi yang mengarah ke WhatsApp Group.

Sebagai informasi, puluhan teroris yang ditangkap Densus 88 beberapa hari terakhir ini dari daerah Sumut, Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jawa Tengah (Jateng), Jatim, Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Selain itu, tim Densus 88 turut menggeledah sebuah rumah toko (Ruko) yang merupakan kantor dari Yayasan Amal, Syam Organizer, di wilayah Jabar. Yayasan itu dikelola oleh JI sebagai sumber pendanaan.Setidaknya, 1.540 celengan kotak amal telah disita oleh kepolisian.

Densus sebelumnya juga pernah menggeledah kantor Syam Organizer di Kumendaman, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, pada April lalu. Metode serupa juga ditemukan, dimana ada beberapa kotak donasi berupa celengan yang diamankan polisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini