Pendiri Tentara Merah Fusako Shigenobu Bebas

Baca Juga

MATA INDONESIA, TOKYO – Perempuan berusia 76 tahun itu namanya Fusako Shigenobu. Ia adalah pendiri kelompok militan Tentara Merah Jepang bebas dari penjara pada Sabtu 28 Mei 2022.

Ia sudah menjalani hukuman 20 tahun.

Asahi Shimbun mengabarkan di hari pembebasannya, anak, pengacara dan pendukungnya menyambut Shigenobu di luar penjara medis di Akishima, Tokyo barat.

”Pada pertempuran kami lima puluh tahun yang lalu. Kami melukai orang asing yang tidak bersalah dengan menyandera. Saya minta maaf atas masalah yang dialami banyak orang,” kata Shigenobu saat berbicara dengan wartawan dan meminta maaf atas tindakan Tentara Merah Jepang.

Dia juga menambahkan bahwa saat ini, dirinya akan berkonsentrasi untuk merawat penyakitnya. Saat ini ia sedang menjalani perawatan kanker.

Fusako Shigenobu
Fusako Shigenobu

Fusako Shigenobu adalah salah satu wanita paling terkenal di dunia karena aksi kriminalnya. Ia sempat masuk dalam daftar paling pencarian sejumlah negara.

Pada tahun 1970 – 1980, Shigenobu yang mendirikan Tentara Merah telah melakukan serangkaian serangan teroris di seluruh dunia. Ia menjalani hukuman penjara karena mendalangi serangan pada tahun 1974 di Kedutaan Besar Prancis di Den Haag. Dalam aksinya tersebut, duta besar Prancis dan beberapa staf lainnya mengalami penyanderaan oleh tiga militan Tentara Merah selama 100 jam.

Shigenobu meninggalkan Jepang dan pergi ke Timur Tengah pada tahun 1971, lalu setelah menghindari penangkapan selama beberapa dekade,  Akhirnya dia tertangkap di Osaka pada tahun 2000. Dia pun membubarkan secara resmi Tentara Merah Jepang pada tahun 2001 di penjara.

Kelompok radikal tersebut sangat menakutkan sejumlah negara karena aksi-aksi terornya. Selain itu tentara merah Jepang terkenal karena memprovokasi sebuah revolusi sosialis global melalui aksi teror tingkat tinggi.

Tentara Merah bertanggung jawab atas serangan 1972 di bandara Lod di Tel Aviv, yang menewaskan sekitar 26 orang dan lebih dari 70 orang terluka. Selain itu, pada 1975, Tentara Merah Jepang menyerbu kedutaan Swedia dan Amerika Serikat (AS) di Kuala Lumpur. Lalu, dua tahun kemudian kelompok tersebut membajak sebuah penerbangan Japan Airlines di dekat India.

Anggota kelompok ini juga terkait atas serangan mortir 1986 di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Dan aksi terakhir kelompok tersebut adalah pengeboman mobil di sebuah klub militer AS di Naples, Italia pada tahun 1988, yang menewaskan lima orang.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini