Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum PBSI Resmi Ditutup

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pendaftaran bakal calon ketua umum PP PBSI resmi ditutup pada Senin 26 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB. Ada dua bakal calon yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran.

Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum PP PBSI, Edi Sukarno, mengatakan, dua bakal calon yang semua dokumennya sudah lengkap adalah, Agung Firman Sampurna yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ari Wibowo, Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Banten.

Tahap selanjutnya, tim penjaringan akan melakukan verifikasi persyaratan yang telah masuk. Pemeriksaan berkas-berkas persyaratan dari bakal calon ketua umum ini akan berlangsung pada 27-30 Oktober 2020. Selama periode ini, bakal calon juga dapat melengkapi dokumen persyaratan jika ada kekurangan.

“Sampai hari ini ada dua bakal calon, pak Agung dan pak Ari. Kami baru bisa mengumumkan ini saja. Untuk kelengkapan persyaratan kedua bakal calon, belum bisa kami umumkan karena tim penjaringan akan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu,” ujar Edi.

“Lewat proses verifikasi, akan ditentukan apakah kelengkapan dari bakal calon memenuhi persyaratan atau tidak, karena kadang bisa saja semua lengkap tapi tidak memenuhi persyaratan,” tambahnya.

Salah satu proses verifikasi persyaratan bakal calon adalah memeriksa jumlah suara dukungan pengprov kepada bakal calon ketua umum yang mendaftar. Tim Penjaringan akan memeriksa suara dukungan apakah valid atau tidak valid.

Setelah proses verifikasi, tahap selanjutnya adalah Tim Penjaringan menginformasikan kepada bakal calon apakah mereka memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ketua umum atau tidak. Mereka yang memenuhi syarat akan diundang ke Musyawarah Nasional (Munas) PBSI untuk menyampaikan visi misi.

Munas PBSI 2020-2024 akan dilangsungkan di Hotel JHL, Serpong, Tangerang, pada 5 dan 6 November 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini