Penangkapan Dalang Kerusuhan di Tanah Papua Bukti Negara Hadir Bagi Masyarakat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Beberapa waktu lalu kepolisian sudah menangkap Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2019. Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa penangkapan terhadap pembuat onar dan kerusuhan di Papua merupakan wujud bahwa negara hadir di tengah masyarakat.

“Dalang kerusuhan memang harus ditangkap dan diproses hukum, ini bukti negara hadir di masyarakat,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Rabu 1 Februari 2022.

Selain itu, Stanislaus juga menegaskan bahwa gerak cepat yang ditunjukkan oleh aparat keamanan merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

“Jika tidak ditangkap maka bisa menjadi hal yang tidak baik terutama kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Tentu saja penangkapan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup,” kata Stanislaus.

Adapun Victor Yeimo menjadi buronan kasus kerusuhan Jayapura pada 29 September 2019 dan diketahui sempat melarikan diri ke Papua Nugini (PNG). Ia tidak hanya tersandung satu kasus tetapi ada beberapa masalah lainnya.

Namun Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan belum bisa menyebut kasus apa saja yang terkait dengan Victor Yeimo.

“Kami sedang menggali semua laporan polisi yang ada, nanti proses tetap berjalan sesuai masing-masing LP, biar saja dia sampai tua di penjara,” kata Fakhiri.

Diketahui jika Victor Yeimo ditangkap personel Satgas Nemangkawi di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Setelah ditangkap ia digelandang polisi ke Mapolda Papua untuk diperiksa. Victor ditangkap karena merupakan orator dan koordinator dalam sejumlah aksi di Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini