Pemulihan Ekonomi harus Mengakomodasi Penciptaan Lapangan Kerja

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Momentum pemulihan ekonomi yang diiringi dengan risiko inflasi saat ini perlu terus dijaga agar tetap mengakomodasi penciptaan lapangan kerja. Hal itu diungkapkan oleh Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky.

Selama pandemi covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran meningkat dan angka ketimpangan naik.

“Ini yang kita tidak mau ke depannya saat ekonomi pulih bahwa hanya masyarakat tertentu yang bisa kembali ke pasar tenaga kerja,” katanya.

Ia menjelaskan pemulihan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja akan menjadikan pembangunan yang lebih inklusif di tengah berbagai risiko seperti inflasi dan pandemi yang masih berlangsung.

Maka dari itu, hal tersebut harus menjadi fokus pemerintah paling tidak hingga akhir tahun 2022, bahkan untuk tahun 2023.

Sementara itu, Riekfy menyebutkan risiko inflasi menjadi tantangan yang saat ini cukup menghantui pemulihan ekonomi di Tanah Air.

“Implikasinya apa terhadap pemulihan ekonomi? Inflasi akan menggerus daya beli masyarakat khususnya yang sedang menikmati pemulihan ekonomi, sehingga perlu diantisipasi tidak hanya masyarakat, dunia usaha, tetapi pemerintah,” jelasnya.

Ia menyarankan salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi inflasi adalah dengan melakukan komunikasi publik terkait bagaimana kebijakan yang akan diambil untuk menghadapi inflasi.

Langkah tersebut sangat penting agar dunia usaha bisa mempersiapkan seberapa besar kenaikan ongkos tenaga kerja dan harga produk yang dijual, sedangkan bagi masyarakat agar bisa bersiap berapa banyak tabungan yang harus dialokasikan untuk menghadapi inflasi.

Sementara dari sisi fiskal, dia berpendapat pemerintah perlu mendorong subsidi bantuan sosial, energi, hingga pangan agar lebih tepat sasaran, lantaran masih terdapat beberapa subsidi bahan bakar yang masih bisa dinikmati masyarakat menengah ke atas.

“Padahal target subsidi bahan bakar itu warga miskin dan rentang, sehingga ini membuat inefisiensi untuk postur fiskal lainnya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini