Pemuda Mandala Trikora : 7 Tahanan Politik Papua Otak Kerusuhan Demo 2019

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – 7 tahanan politik Papua di Polda Kalimantan Timur (Kaltim) diklaim sebagai otak dari kerusuhan saat aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 lalu. Mereka adalah Buktar Tabuni, Agus Kossay, Fery Kombo, Alexander Gobay, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin.

Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Ali Albert Kabiay mengatakan, 7 tahanan tersebut merupakan otak dari kerusuhan, saat berlangsung aksi demo di Papua dan Papua Barat tahun lalu.

“Mereka yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dan merupakan murni kriminalitas. Mari bersama-sama kita menyerahkan proses hukumnya kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya, Jumat 5 Juni 2020.

“Yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak melihat kasus rasisme yang terjadi di Amerika serikat dan dijadikan pembanding dengan kondisi di Indonesia.

“Tidak bisa begitu karena sudah barang tentu protap petugas keamanan di Amerika Serikat dan Indonesia berbeda. Hal itu dibuktikan dengan setiap permasalahan di Indonesia, petugas keamanan masih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan juga gotong royong. oleh sebab itu, mari kita tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kedalam kehidupan kita,” katanya.

Ali pun menyarankan agar masyarakat tak terprovokasi dengan pemberitaan terkait kasus ini. Ia malah mengharapkan agar tetap tenang dan fokus membantu pemerintah dalam memerangi pandemi corona (covid-19) di Papua.

Ia juga menghimbau kepada anak-anak muda Papua untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, ikuti ajuran pemerintah dalam memerangi covid-19.

“Jangan mudah dipengaruhi oleh segelintir kelompok-kelompok ilegal yang selalu mengganggu stabilitas keamanan seperti, KNPB, ULMWP, dan kelompok sejenis lainnya,” katanya.

Ali juga meminta kepada tokoh masyarakat dan agama Papua untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta persahabatan berlandaskan cinta kasih.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini