Pemprov Papua Terapkan Tanda Tangan Elektronik Percepat Layanan Publik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai menerapkan tanda tangan elektronik untuk mempercepat semua pelayanan publik.

Pelayanan dimaksud untuk guru, perawat dan aparatur sipil negara (ASN) Papua yang lainnya.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, di Jayapura Jumat 21 Januari 2022.

“Para penerima jasa itu terpencar dan terpencil sehingga ada yang sampai tiga tahun SK pensiunnya belum keluar,” kata Ridwan.

Ridwan dengan optimis tanda tangan elektronik tersebut benar-benar mempercepat pelayanan.

Dia juga mengapresiasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berinovasi dengan tanda tangan elektronik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini