Pemerintah Tepat Tutup Perbatasan Papua untuk Cegah Penyebaran Omicron

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paulus Waterpauw telah meminta supaya perbatasan negara di Skow, Kota Jayapura dan Sotta, Merauke ditutup total. Alasannya untuk mencegah varian Omicron yang merebak di Indonesia.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menegaskan jika upaya tersebut sudah tepat untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19.

“Itu adalah salah satu upaya untuk melakukan pembatasan sehingga penyebaran Covid-19 bisa lebih dikendalikan, namun tetap prokes tetap harus dilakukan dengan ketat,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Kamis 10 Februari 2022.

Selain pintu resmi, jalan tikus dimana masyarakat dari sebelah (PNG) umumnya menggunakan jalan tikus untuk berbelanja ke wilayah Indonesia untuk mencari kebutuhan bahan makanan.

“Jadi penutupan kita lakukan bukan hanya di pintu resmi tetapi juga jalan-jalan tikus. Saya sudah koordinasi dengan Panglima TNI dan Pangdam XVII/Cenderawasih karena satuan TNI lebih banyak bertugas di perbatasan Skow maupun Sotta,” kata Paulus Waterpauw.

Sementara Juru Bicara Satgas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule menyebut jika varian Omicron telah masuk di Papua. Ia menegaskan jika Papua sudah mengalami peningkatan kasus di sembilan kabupaten dan Kota Jayapura.

Adapun sembilan kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Mimika, Merauke, Biak Numfor, Asmat, Jayawijaya, Mappi, Kepulauan Yapen, Keerom, dan Kabupaten Paniai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini