Pemerintah Tegaskan Anggaran Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggaran pendidikan dipastikan tetap menjadi prioritas utama dengan pengalokasian hingga 20 persen, meskipun pandemi Covid-19 membuat perekonomian negara cukup terpukul.

“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi Covid-19 itu tidak boleh dikompromikan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin 2 November 2020.

Ia menyebut, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuannya tak lain agar dapat bersaing dengan negara-negara yang sudah maju.

Kemudian, Sri Mulyani menuturkan peningkatan kualitas SDM akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena terbentuknya karakter yang inovatif, kreatif, hingga kompetitif dalam melihat suatu perubahan.

Salah satu hasil dari pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, kata Sri Mulyani, adalah pemberian beasiswa LPDP kepada lebih dari 20 ribu masyarakat Indonesia.

Tahun ini, lanjut dia, penerima LPDP berjumlah 1.659 orang yang terdiri dari 785 orang laki-laki dan 877 orang perempuan.

Lalu, pemerintah juga sedang mengalokasikan anggaran untuk penyandang disabilitas, Indonesia timur, hingga anak-anak dari keluarga pra sejahtera.

Menkeu Sri menegaskan pemerintah turut memprioritaskan anak yang berasal dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah sebagai langkah untuk memutus rantai kemiskinan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bergerak Cepat Optimalkan Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

*) Oleh: Ahmad Fauzan WibowoTransformasi ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi ataupertumbuhan industri skala besar, tetapi juga oleh kemampuan negara memperkuatfondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks tersebut, program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis yang layak diapresiasi karena memberikan kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan daya saing produknya. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sertifikasi halal tidak lagi dipandang sekadar pemenuhan kewajibanadministratif, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam membangunkepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Oleh karena itu, ajakanpemerintah agar pelaku UMKM segera memanfaatkan kuota sertifikasi halal gratis perlu direspons secara cepat dan positif oleh seluruh pelaku usaha.Lebih jauh, sertifikasi halal saat ini telah berkembang menjadi bagian dari standarmutu produk yang diakui secara luas. Indonesia sebagai negara dengan jumlahpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusatindustri halal global. Potensi tersebut tentu tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatanaktif UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini