Pemerintah Tegas Usir Kaum Khilafah agar Keluar dari Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo benar-benar serius mengobarkan perang terhadap gerakan-gerakan atau ideologi yang mengancam Pancasila dan NKRI, salah satunya ideologi khilafah.

Disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, bagi para pejuang khilafah sebaiknya segera angkat kaki dari Indonesia. Alasannya, Pancasila tak dapat diubah-ubah sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Kalau ideologi negara pancasila ini diubah, maka negara ini akan hancur dan hanya akan menjadi sebuah legenda sejarah seperti Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, kemudian menjadi nama gedung atau jalan saja,” kata Ryamizard dalam keterangan tertulis resmi.

Bagi Menhan, Indonesia adalah negara yang hebat karena keramahan dan toleransinya telah mendapat pujian dari pihak internasional. Meski dihuni banyak suku dan agama, Indonesia hingga kini masih bersatu.

“Itu semua adalah rohnya bangsa Indonesia menjadi identitas dan jati diri kita semua yang hadir di sini, dan itu semua yang menjadikan dasar terbentuknya bangsa dan negara Indonesia,” ujar Menhan.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini