Pemerintah Tanggung Vaksin Dosis Ketiga untuk Rakyat Miskin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan rencana melakukan penyuntikan dosis ketiga vaksin Covid-19. Kemungkinan pemerintah hanya menanggung rakyat miskin.

Hal itu diungkapkan Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Selasa 7 September 2021.

“Skema ini (pemberian vaksin dosis ketiga) sudah kami buat, sekalipun pemerintah tidak mampu melakukan pembayaran untuk penduduk seperti sekarang,” ujar Maxi.

Dia menegaskan penerima vaksin dosis ketiga adalah mereka yang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.

Pemerintah akan memrioritaskan kelompok masyarakat miskin terutama yang masuk dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Penerima bantuan vaksin dosis ketiga menurut Maxi berkisar 100 juta penduduk.

Namun, program tersebut akan mengikuti tren pemberian vaksin di dunia karena saat ini masih banyak negara yang belum melakukan vaksinasi dan angka dunia masih di bawah 10 persen yang menerima vaksin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini