MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah menyiapkan berbagai alternatif sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain melalui modal penyertaan, konsinyasi, dan dukungan LPDB. Skema tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi setelah beroperasi, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi KDKMP dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut pemerintah akan memaksimalkan modal penyertaan dan konsinyasi sebagai sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah koperasi mulai beroperasi.
“Soal modal kerja untuk pembelian barang-barang yang nanti bisa diperjualbelikan, tadi sudah dijelaskan modal itu bisa berasal dari konsinyasi atau modal penyertaan, termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),” kata Farida
Lebih lanjut Farida menyampaikan saat ini Pemerintah, masih akan memaksimalkan modal penyertaan dan konsinyasi yang telah diuji coba oleh PT Agrinas Pangan Nusantara selaku penanggung jawab operasionalisasi KDKMP sambil mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha koperasi.
Modal kerja dan sumber pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bersumber dari kombinasi pinjaman perbankan, modal penyertaan, dan skema kerja sama. Adapun plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per KDKMP disiapkan untuk pembiayaan pembangunan gudang dan gerai hingga siap beroperasi serta pengadaan barang untuk tahap awal kegiatan usaha.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan KDKMP akan memberikan dampak ekonomi sampai tingkat gressrot. KDKMP sebagai sarana rantai pasok utama ke tingkat desa dan keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” ujar Presiden Prabowo.
Saat ini, pemerintah masih dalam proses merealisasikan program KDKMP. Presiden mengatakan hingga saat ini baru sekitar 6.000 KDKMP yang telah beroperasi. Ia meyakini dampak ekonomi dari program tersebut akan semakin terasa seiring bertambahnya jumlah koperasi yang dibangun.
KDKMP sendiri merupakan terobosan baru karena membuka ruang bagi sistem rantai pasok yang lebih efisien. Melalui koperasi tersebut, produsen dapat menyalurkan produknya kepada konsumen tanpa harus melalui perantara berlapis-lapis.
Sebagai contoh, Prabowo menyebut hasil panen petani selama ini harus melewati sekitar lima perantara sebelum sampai ke tangan konsumen. Para perantara tersebut mengambil margin keuntungan yang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 30 hingga 40 persen.
Kondisi tersebut dinilainya tidak ideal karena konsumen harus membeli bahan pangan dengan harga lebih mahal, sementara petani belum memperoleh penghasilan yang optimal. Sementara itu, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh para perantara.
“Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen,” kata dia.
“Ada tambahan (penghasilan) untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya,” imbuh Prabowo.
Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.