Pemerintah Siapkan Rp 6 Miliar Bangun 762 Rumah Subsidi di Gorontalo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan bantuan senilai Rp 6 miliar untuk membangun prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi 762 unit rumah bersubsidi di Provinsi Gorontalo tahun ini.

”Kementerian PUPR terus mendorong semangat pengembang dan masyarakat untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui  Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU),” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.

Bantuan PSU dialokasikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan kepada para pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi. Pembangunan PSU dilaksanakan, agar lingkungan perumahan bersubsidi menjadi lebih nyaman salah satunya dengan membangun jalan lingkungan serta saluran air yang memadai.

Proses pembangunan PSU tersebut, di bawah pengendalian dan pengawasan Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) sebagai perpanjangan tangan pusat ke daerah.

“Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi para pengembang dalam membangun jalan lingkungan kawasan perumahan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi,” katanya.

Direktur PT Kurnia Tunas Mandiri, Rahmat Riyanto, mengungkapkan bahwa bantuan PSU dari Kementerian PUPR sangat membantu dari segi kenyamanan penghuni perumahan serta dapat membantu pengembang dalam hal peningkatan penjualan unit rumah. Sebelumnya, pihaknya mengajukan secara online bantuan PSU untuk perumahan Griya Tunas Mandiri Kota Gorontalo

“Alhamdulillah kami bisa dapat bantuan PSU dari Kementerian PUPR. Semoga Program PSU ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan masyarakat dapat menikmati fasilitas perumahan yang memadai,” katanya.

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo , Alwi Mahdali mengatakan, jumlah backlog penghunian khususnya di Kota Gorontalo hingga saat ini telah mencapai 21 ribu unit, sehingga perlu pemacu serta dorongan untuk para developer perumahan untuk menyediakan perumahan subsidi yang dapat dijangkau masyarakat khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini