Survei: 71 Persen Masyarakat Mau Divaksin Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Hal itu sebagai upaya pencegahan penularan, agar pandemi COVID-19 cepat berlalu.

Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei persepsi masyarakat terkait program tersebut. Hasilnya, program itu dinilai oleh 73 persen masyarakat sudah tepat untuk dilakukan.

”Ini cukup tinggi 73 persen itu masyarakat mengatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan persepsi yang meliputinya. 73 persen menyatakan vaksinasi diterima, artinya sangat dominan,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema ‘Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024’, secara virtual, Sabtu 10 April 2021.

Selain menilai vaksinasi sudah tepat, tingkat kepercayaan akan keamanan vaksin yang digunakan juga cukup tinggi yakni mencapai 71 persen; vaksin tersebut juga dinilai andal oleh 68 persen masyarakat. Sebanyak 24 persen masyarakat yang meyakini pengadaan vaksin itu bebas korupsi.

Dedi mengatakan, dari target pemerintah melakukan vaksinasi kepada 180 juta masyarakat, baru 24 persen yang percaya itu akan terealisasi sesuai rencana. Sementara 49 persen lainnya, menyatakan akan terhambat, karena ada celah korupsi.

Dedi juga kemudian membeberkan penyebab tingkat kepercayaan masyarakat yang menilai program vaksinasi sudah tepat. Di antaranya, kata Dedi, karena mendapatkan informasi dari media sebanyak 39 persen; imbauan pemerintah 55 persen; mengikuti tokoh agama 26 persen.

Survei IPO ini dilakukan pada 10-22 Maret 2021. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di berbagai daerah dengan metodenya multistage random sampling.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini