Pemerintah Perlu Lakukan Konsultasi Nasional Sebelum Sahkan RKUHP

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sehingga pemerintah perlu melakukan konsultasi nasional.

“Semua orang bisa terlibat di situ karena ada berbagai macam seminar, diskusi publik sehingga RKUHP menjadi diskursus bersama, menjadi milik kita bersama,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat, Taufik Basari melalui pesannya yang dilihat Kamis 18 Agustus 2022.

Sedangkan saat dilakukan pembahasan bisa dilakukan simulasi pelaksanaan pasal-pasal yang kontroversial.

Jadi ketika ada orang yang mengkhawatirkan apakah perbuatan itu dapat dikriminalkan atau masuk ke dalam tindak pidana tertentu bisa dijawab dengan simulasi pasal-pasal tersebut.

Simulasi tersebut, menurut lelaki yang sering dipanggil Tobas itu sebaiknya dijadikan satu dokumen tak terpisahkan dari RKUHP yang disahkan.

Tujuannya akan memudahkan hakim saat akan memutuskan perkara yang melanggar pasal-pasal tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

KPU Sleman Gelar PSU pada 24 Februari 2024 di 11 TPS, PPS dan PPK Dipilih Ketat

Mata Indonesia, Sleman - KPU Sleman segera menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) sesuai rekomendasi sebelumnya. Ada 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bumi Sembada yang akan menjadi lokasi PSU dan PSL.
- Advertisement -

Baca berita yang ini