Pemerintah Perlu Lakukan Ini untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 secara mengejutkan turun hingga 2,97 persen atau berkontraksi dari triwulan I 2019 yang sebesar 5,07 persen. Posisi ini juga lebih rendah dari kuartal IV 2019 yang tercatat 4,97 persen.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pertumbuhan kuartal I tahun ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan full year tahun 2020 berpotensi akan lebih rendah.

Lantaran di kuartal I ini terlihat jelas bahwa sektor yang berkaitan dengan pariwisata terkena dampak dari adanya covid-19. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan sektor akomodasi, makanan dan minuman yang pertumbuhannya mengalami kontraksi minus 3,54 persen, sektor transportasi dan pergudangan juga mengalami hal serupa dengan tumbuh minus 6 persen.

“Indikasi terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi Bali yang mengalami kontraksi hingga minus 6 persen,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Jumat 8 Mei 2020.

Yusuf pun mengatakan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi efek lanjutan dari wabah corona, seperti penambahan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Maka pemerintah dianjurkan untuk melakukan percepatan dan ketepatan penyaluran bantuan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi penyaluran bantuan.

“Apakah sudah tepat atau belum, hal ini penting untuk mempertahankan pertumbuhan konsumsi atau daya beli di sektor swasta, jangan sampai ikutan jeblok di kuartal II,” katanya.

Sementara untuk masyarakat, Yusuf mengharapkan agar tetap mematuhi PSBB. Selain itu, perlu menggerakan kegiatan sosial untuk membantu warga sekitar dengan inisiasi dari ketua RT.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini