MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dalam kasus krisis Myanmar.
Pakar Hubungan Internasional, Teuku Rezasyah menilai langkah Indonesia dalam menangani krisis di Myanmar adalah langkah tepat. Kritis terhadap kekerasan pada pengunjuk rasa damai, tetapi tidak mendesak dan menghakimi.
Teuku mengatakan Indonesia memperlakukan Myanmar sebagai anggota keluarga yang sedang memiliki masalah dan sedang berupaya menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ia menambahkan krisis Myanmar menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN.
Sebagaimana diketahui, ketika itu Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan resmi terkait aksi kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Pernyataan resmi tersebut dirangkum menjadi tujuh poin penting.
Poin pertama, Pemerintah menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Penyesalan Pemerintah Indonesia ini tidak hanya berhenti pada pernyataan kecaman semata, namun dikuti dengan aksi nyata.
Hal ini terlihat dari pernyataan kedua, dimana pemerintah berkomitmen untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan tersebut. Poin ketiga adalah melakukan diplomasi ke dunia internasional guna mendorong Pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasannya.
Selanjutnya point keempat yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban. Pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan untuk para korban. Poin kelima yaitu menampung korban pengungsi.
Poin selanjutnya adalah mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di Bangladesh. Hal ini diimpementasikan dengan persiapan pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Menlu Retno Marsudi. Pernyataan yang terakhir adalah mendorong seluruh pihak untuk menghentikan aksi kekerasan di Rakhine State.
