MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memilih menggunakan hidrogen di transportasi umum maupun industri.
Itu sebagai kontributor transisi energi untuk mencapai netral karbon pada 2060.
Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Rabu 23 Februari 2022.
Netral karbon atau net zero emission yang harus tercapai di Indonesia pada 2060 merupakan konsekuensi dari komitmen negara kita pada Paris Agreement.
Paris Agreement merupakan komitmen global untuk penurunan emisi gas rumah kaca.
Dunia menargetkan emisi gas rumah kaca bisa turun 29 persen pada 2030 dan kontribusi sektor energi pada Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 314 juta ton CO2e.
“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong hidrogen menjadi salah satu sumber energi (energy carrier) yang potensial dalam mendorong percepatan transisi energi di Indonesia,” ujar Arifin.
Namun, mengakui terdapat sejumlah tantangan, di antaranya bagaimana membuat hidrogen layak secara ekonomi, menarik secara finansial, dan bermanfaat untuk masyarakat.
Dari segi pasokan (supply), hidrogen sendiri masuk sebagai salah satu strategi utama Pemerintah dalam menjalankan peta jalan (roadmap) menuju netral karbon di tahun 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan rencana hidrogen untuk masuk ke sektor industri maupun transportasi.