MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi masih menimbulkan polemik di masyarakat.
”Kelangkaan dan kenaikan harga minyak global menjadi sebuah dilema yang cukup berat yang harus direspons pemerintah. Apalagi sejak tahun 2002 Indonesia sudah menjadi Net Importir Minyak Dunia,” ujar Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Kamis 22 September 2022.
Ia meminta pemerintah mulai memikirkan peralihan energi. Terutama atas adanya wacana energi baru terbarukan (EBT). Setidaknya konsep ini dapat menjadi salah satu solusi. Terutama mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi energi fosil.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu berpikir keras tentang stok BBM bersubsidi. Setidaknya ketersediaan hingga akhir tahun ini. BBM menurutnya merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan oleh negara selain pangan.
“Energi menjadi barang publik yang paling esensial. Negara bertanggungjawab atas ketersediaan energi, harus cukup, terjangkau dan dapat diakses,” tegasnya.
Wawan juga menyoroti langkah pemerintah dalam menaikan harga BBM. Apabila alasannya adalah beban anggaran, menurutnya tidak relevan. Sehingga perlu ada evaluasi atas kebijakan tersebut.
“Perlu evaluasi secara komprehensif soal tata kelola. Selama ini pengambilan kebijakan didominasi pada rezim keuangan. Jika masalah pada subsidi tidak tepat sasaran bukan dihilangkan namun perlu tata kelola yang baik,” kritiknya.
Itulah mengapa pemerintah sudah harus berpikir tentang transisi energi. Langkah guna menjamin ketersediaan energi secara pasti. Sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber energi semata.
“Perlu dirancang transisi energi pada energi baru dan terbarukan. Menggantungkan pada energi fosil adalah pemikiran lampau. Saya kita kebijakan transisi energi sangat penting,” katanya.